katakini.com

DPR Setujui 68 RUU Prioritas dalam Prolegnas 2026

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026

Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Mekeng: Percepat Penyusunan Naskah Akademis UU Obligasi Daerah

Mekeng menyampaikan bahwa proses penyusunan Naskah Akademis UU Obligasi Daerah saat ini terus berjalan dan mendapat berbagai masukan strategis dari para narasumber serta pemerintah daerah.

Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Palembang: Dorong Terobosan Pembiayaan Daerah

Salah satu terobosan agar daerah tetap bergerak adalah melalui penerbitan obligasi daerah

RUU Tipikor, Ketua Baleg Soroti Polemik Lembaga Penghitung Kerugian Negara

BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Prabowo Keluhkan Izin Investasi Berbelit, RUU SDI Disebut Fondasi Perencanaan Pembangunan

Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada "orang dalam" atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat Adat tadi sangat mengapresiasi bahwa Baleg sudah mulai lakukan penyusunan. Tentu kita berharap RUU Masyarakat Adat yang sudah 18 tahun tidak kunjung selesai itu bisa kita selesaikan di tahun ini

Penyusunan RIP Pendidikan Jadi Langkah Baru dalam RUU Sisdiknas

Jadi pendidikan, untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang, ada rujukannya, nanti diturunkan teknisnya ke peraturan pemerintah

Komisi X Janji Muliakan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas Setera Dokter

jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan

Irma Suryani: Baleg Diminta Tak Ambil Alih Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Pembahasan RUU TK seharusnya tetap berada di komisi terkait guna menghasilkan regulasi yang komprehensif dan tepat sasaran.

Sambut May Day, Pimpinan DPR Soroti RUU Ketenagakerjaan hingga Penyalahgunaan PKWT

Aspirasi yang dibawa teman-teman buruh di aksi May Day 2026 menunjukkan kesejahteraan rakyat harus dijaga lewat keadilan bagi pekerja

FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademis RUU Obligasi Daerah untuk Penguatan Pembiayaan Daerah

Naskah akademis ditargetkan rampung dan disampaikan kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang 

NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Naik, Berlaku hingga Daerah

Partai Nasdem sejak awal menyatakan sikap pertama bahwa parliamentary threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari persentase sekarang

Dasco Pastikan RUU Pemilu Takkan Dibahas Buru-buru, Khawatir Digugat ke MK

Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru

Tok! DPR Sahkan RUU PPRT, Ini Rincian 12 Poinnya

Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

DPR Sebut Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas

Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.

Baleg DPR Sepakati Pembentukan BSDI dalam Pembahasan RUU Satu Data Indonesia

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan kehadiran BSDI ditujukan untuk memperkuat tata kelola data nasional secara terpadu dan terstruktur

Baleg DPR Matangkan RUU SDI, Targetkan Data Nasional Terpadu dan Akuntabel

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan SDI berlandaskan sejumlah prinsip utama, yakni keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi, interoperabilitas, rekognisi, serta kepastian hukum dalam tata kelola data nasional.

Soroti Konflik Agraria, Anggota Baleg DPR Nilai RUU Masyarakat Adat Mendesak

Trubus Rahardiansah: Data Akurat Kunci Kebijakan Publik yang Efektif dan Berkelanjutan

Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih kerap bermasalah akibat ketidakakuratan data penerima.

Anggota Baleg DPR Nilau RUU Satu Data Penting untuk Akurasi Kebijakan Negara

 Selama ini persoalan utama dalam pengelolaan data di Indonesia adalah tidak adanya standar dan integrasi yang kuat antarinstansi.