katakini.com

Baleg DPR Matangkan RUU SDI, Targetkan Data Nasional Terpadu dan Akuntabel

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan SDI berlandaskan sejumlah prinsip utama, yakni keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi, interoperabilitas, rekognisi, serta kepastian hukum dalam tata kelola data nasional.

Soroti Konflik Agraria, Anggota Baleg DPR Nilai RUU Masyarakat Adat Mendesak

Trubus Rahardiansah: Data Akurat Kunci Kebijakan Publik yang Efektif dan Berkelanjutan

Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih kerap bermasalah akibat ketidakakuratan data penerima.

Anggota Baleg DPR Nilau RUU Satu Data Penting untuk Akurasi Kebijakan Negara

 Selama ini persoalan utama dalam pengelolaan data di Indonesia adalah tidak adanya standar dan integrasi yang kuat antarinstansi.

Anggota Komisi III DPR Nilai Perlu Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya.

DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah

Indonesia berpotensi kehilangan sebagian besar kekayaan linguistiknya dalam beberapa dekade ke depan

Respons Gejolak Geopolitik, DPR Anggap Revisi UU P2SK Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik

Baleg DPR Desak Percepatatan Pembahasan RUU Masayarakat Hukum Adat

UU ini pada evaluasi Prolegnas yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota, sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat

Pansus DPR Sebut RUU Hukum Perdata Internasional Portal Hukum Antar Negara

Undang-Undang ini bersifat ringkas, hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sedangkan detailnya kemudian diserahkan kepada para pihak dalam forum yang namanya kebebasan berkontrak

Puan Sebut RUU Hak Cipta Jawaban atas Tantangan Era Digital

RUU Hak Cipta ini disusun untuk menjawab tantangan era digital yang terus berkembang agar perlindungan terhadap pencipta dan pelaku kreatif semakin kuat dan relevan

Lestari Moerdijat: RUU PPRT Penting untuk Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, keberadaan UU PPRT akan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja

Partai Politik Masih Bahas RUU Pemilu

Menurut dia, partai politik juga sudah berdiskusi dengan pemerintah, baik secara formal maupun informal

Pansus DPR-Pemerintah Sepakat RUU HPI Perkuat Kepastian Hukum

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ini merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subyek hukum

RUU PPRT Disahkan Menjadi RUU Inisiatif DPR

Sebelumnya sudah 22 tahun RUU PPRT masuk prolegnas prioritas DPR, yaitu sejak 2004 silam, namun tak juga disahkan

RUU PPRT Disempurnakan Bakal Atur BPJS hingga Status Kerja PRT

Yang pertama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah kita sempurnakan. Ini berdasarkan masukan dari semua pihak yang sudah kita undang ke Baleg, baik itu pemberi kerja, PRT sendiri maupun P3RT

Pansus DPR dan Pemerintah Sepakat Mulai Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Pansus dan pemerintah menyetujui jadwal rapat pembicaraan Tingkat I RUU tentang Hukum Perdata Internasional yang telah ditetapkan dalam rapat kerja

Rerie Dorong RUU PPRT Segera Disahkan jadi UU untuk Lindungi Kelompok Marginal

Segera mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang merupakan bagian dari realisasi membangun sistem perlindungan bagi kelompok marginal yang paling terdampak dalam dinamika gejolak ekonomi yang terjadi saat ini

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Menurutnya, DPR akan terus membuka partisipasi dari publik untuk memberikan masukan agar penyusunan draf RUU itu bisa segera selesai

Baleg DPR Sebut RUU PPRT Bakal Wajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan, penyalur itu harus berbadan hukum dan tercatat secara resmi, walaupun lembaga penyalur itu awalnya berbentuk yayasan

Imbas Putusan MK, Komisi II DPR Kejar Target RUU Pilkada Rampung 2026

Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026