Saya memahami logika MK bahwa sebuah aturan akan sulit efektif jika tidak disertai konsekuensi yang tegas. Selama ini ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi guna menjamin penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan