JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi guna menjamin penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Efektivitas distribusi pupuk dinilai menjadi kunci utama kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Menurut Nasim, permasalahan utama dalam tata kelola pupuk saat ini terletak pada belum sinkronnya sektor regulasi dan sisi distribusi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai eksekutor distribusi dinilai perlu berkoordinasi lebih intensif dengan otoritas pertanian yang mengatur regulasi, agar alokasi pupuk benar-benar selaras dengan kebutuhan faktual di lapangan.

“Kami berharap ada perbaikan menyeluruh. Kuncinya adalah kebersamaan dan kesamaan niat. Seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada petani, bukan justru membebani mereka dengan birokrasi yang rumit,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Rabu (22/4).

Nasim menyoroti urgensi penyempurnaan sistem data, khususnya pada aplikasi e-RDKK yang sering kali menjadi titik lemah dalam validitas data penerima pupuk.

Ia juga mendesak penguatan fungsi pengawasan hingga ke tingkat daerah agar tidak ada lagi kebocoran alokasi pupuk yang seharusnya diterima oleh petani kecil.

Selain aspek distribusi, Nasim mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik impor dengan memacu produksi pupuk organik berbasis potensi lokal.

Langkah tersebut dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor pertanian dalam negeri di tengah ketidakpastian pasokan global.

“Kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tapi kita juga harus tahu bagaimana mengelola dan memberdayakannya secara maksimal untuk mendukung kebutuhan nasional. Pengembangan pupuk organik harus menjadi fokus agar petani tidak selamanya tergantung pada impor,” kat legislator asal Jawa Timur ini.

Untuk mewujudkan kebijakan yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir, Nasim mendorong adanya kolaborasi lintas komisi di DPR RI, yakni antara Komisi IV (bidang pertanian) dan Komisi VI (bidang BUMN dan perdagangan). Kolaborasi ini dinilai krusial agar tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan yang merugikan petani.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan petani mendapatkan dukungan yang layak. Dengan kerja bersama dan integrasi data yang akurat, saya yakin kedaulatan pangan dapat kita wujudkan tanpa perlu lagi mendengar keluhan kelangkaan pupuk di lapangan,” pungkasnya.