katakini.com

Komisi II Diminta Gelar RDP Khusus Bahas Dugaan Pasal Selundupan

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendesak pimpinan Komisi II DPR menggelar RDP bersama penyelenggara pemilu untuk mengusut polemik dugaan penyisipan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ahmad Doli Tantang Hasyim Asy`ari Buka-Bukaan Soal Pasal Selundupan PKPU

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menantang mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari untuk membuka secara terang benderang polemik dugaan penyisipan pasal tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Menteri PKP Ajak Swasta Gotong Royong Bantu Korban Gempa NTT

Menteri PKP Maruar Sirait mengajak seluruh elemen, termasuk pihak swasta untuk gotong royong membantu pembangunan huntap bagi para korban bencana gempa NTT.

Menteri PKP Bakal Donasikan Rp5 Miliar untuk Korban Gempa NTT

Menteri PKP Maruar Sirait akan menyumbangkan dana sebesar Rp5 miliar untuk membantu pembangunan kembali hunian bagi warga yang terdampak bencana gempa NTT.

Kekerasan di Kampus Sering Tak Dilaporkan, Menteri PPPA Dorong Penguatan Satgas PPKPT

Kekerasan di kampus sering kali tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Kampus perlu memiliki sistem perlindungan yang jelas dan berpihak pada korban

Lestari Moerdijat Dorong Mekanisme Perlindungan Perempuan Terus Disempurnakan

Hunian Tetap bagi Korban Bencana Sumatra Dibangun Bulan Ini

Menteri PKP Maruar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra dimulai bulan ini

KUR Perumahan Capai Rp35 Triliun per 16 Desember

Kementerian PKP catat penyaluran KUR sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun

Waka MPR Dorong Wujudkan Ruang Aman Bagi Seluruh Warga Negara

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong untuk mewujudkan ruang aman bagi seluruh warga negara, termasuk warga di lingkungan kampus

KPK Amankan Sejumlah Bukti Usai Geledah Kantor Dinas PUPR Riau

KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau

Gotong Royong, Kunci Keberhasil Program Renovasi Rumah

Pemerintah memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai Rp8 triliun pada tahun 2026

Pemerintah Anggarkan Rp49 Triliun Renovasi Rumah Tahun 2026

Anggaran tersebut yang akan digunakan untuk menyasar 2 program utama yaitu renovasi dan menyerap produksi rumah dari pengembang

Genjot Bangun Rumah di Desa, Kemendes Gandeng Kementerian PKP

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ariza Patria menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Operational Room, Kamis (17/7/2025)

Bangun Desa, Kolaborasi Dua Menteri Dorong Realisasi Asta Cita ke-6 Prabowo

Kolaborasi besar antara Kemendes PDT dan Kementerian PKP resmi digaungkan untuk membangun desa lebih maju

Mendes Yandri Tegaskan Kolaborasi dengan Kementerian PKP demi Pemerataan Pembangunan Desa

Kemendes PDT dan Kementerian PKP bekerjasama untuk bangun desa yang lebih maju sebagai misi dari Asta Cita ke-6 Presiden RI, Prabowo Subianto

Pemerintah Gelontorkan Dana Rp43 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah di Desa

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa

Kopdes Bakal Dilibatkan dalam Program Renovasi 2 Juta Rumah

Wamen PKP Fahri Hamza sebut Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dilibatkan dalam program renovasi dua juta rumah di daerah-daerah yang ditargetkan rampung Desember 2025

Direktur Eksekutif PKPEN Meyakini Prabowo Serius Berantas Korupsi

Data menunjukkan negara mengalami kerugian besar atas terjadinya kejahatan korupsi. 

Bukalapak Harap Sidang Tetap Dilanjutkan Meski Harmas Cabut PKPU

Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pencabutan permohonan PKPU oleh Harmas semakin memperjelas lemahnya dasar hukum permohonan tersebut