Karhutla merupakan persoalan tahunan yang cenderung berulang setiap musim kemarau.
Pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan menunggu kebakaran terjadi.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah mengubah strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengutamakan pencegahan dan deteksi dini.
Pemerintah harus memperkuat pencegahan dengan melarang secara tegas pembukaan lahan menggunakan api
Karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan karena berdampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.
Pelaksanaan delapan klaster didukung lima pilar enabler, yakni pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Data BPS, impor kedelai pada 2025 mencapai 2,56 juta ton, sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Amerika Serikat.
Kalau ada penyimpangan harus diambil tindakan tegas, karena itu merupakan hak masyarakat yang membutuhkan.
pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama yang didukung seluruh elemen bangsa
Keberadaan pasal pengampunan koruptor dapat menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.
Negara harus terus hadir untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui program yang terukur dan berkesinambungan.
Barcode untuk pemilik kapal harus sesuai dan bisa berlaku di daerah lain.
MBG harus kembali ke tujuan awalnya, yakni menyasar masyarakat tidak mampu, terutama di wilayah 3T.
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres
Ia mengingatkan, kebijakan penumpukan stok sebagai antisipasi fenomena El Nino perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, jika distribusi tidak berjalan optimal, potensi kerusakan komoditas akan semakin besar.
Selama ini persoalan utama dalam pengelolaan data di Indonesia adalah tidak adanya standar dan integrasi yang kuat antarinstansi.
Isu ini menyentuh sensitivitas nasional terkait kedaulatan pangan, perlindungan petani, serta konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor.
