JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus nelayan, terutama di Pantai Utara (Pantura).

“Banyak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang kemudian menjualnya dengan harga industri, terutama di kawasan Pantura,” kata Firman melalui keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Firman juga mendorong agar sistem barcode diperbaiki sehingga data pemilik kapal dan jenis kapal yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta dapat digunakan di berbagai daerah.

"Barcode untuk pemilik kapal harus sesuai dan bisa berlaku di daerah lain. Begitu juga penertiban data pemilik dan jenis kapal yang ada di barcode harus sesuai," tegasnya.

Menurut Firman, penertiban tersebut penting agar penyaluran BBM khusus nelayan tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi pemerintah.

Ia mengatakan, Menteri ESDM telah berkomitmen untuk segera melakukan penertiban dan meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Ia juga mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merespons keresahan nelayan Pantura akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.

"Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Perikanan Tangkap yang tidak henti-hentinya saya hubungi karena keresahan nelayan yang menghadapi kesulitan hidup dan terbebani utang jika tidak bisa melaut," kata Firman.

Ia mengungkapkan, situasi saat itu sempat memanas karena nelayan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dengan memblokir Jalur Pantura melalui konvoi sepeda motor dari Jawa Timur menuju Jakarta apabila pemerintah tidak segera memberikan solusi.

Selain kepada KKP, Firman juga mengapresiasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang disebutnya merespons cepat saat menerima laporan mengenai keluhan para nelayan.