• Info DPR

Dukung Evaluasi MBG, Firman Soebagyo: Harus Bersih dari Penyimpangan

Aliyudin | Jum'at, 19/06/2026 13:23 WIB
Dukung Evaluasi MBG, Firman Soebagyo: Harus Bersih dari Penyimpangan Anggota DPR RI Firman Soebagyo. Foto: dok. Katakini

JAKARTA – Anggota DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial yang memiliki tujuan mulia untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok kurang mampu. 

Namun, ia juga mendukung program tersebut harus dievaluasi dan dibersihkan dari berbagai potensi penyimpangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

“Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harus menjadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan,” kata Firman Soebagyo, Jumat (19/4/2026).

Firman menjelaskan, konflik geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga pangan dan energi dunia telah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli dinilai semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah yang melakukan moratorium, evaluasi, serta audit investigasi terhadap pelaksanaan program MBG. 

“MBG harus kembali ke tujuan awalnya, yakni menyasar masyarakat tidak mampu, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.

Firman juga mengingatkan pemerintah agar terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa. 

Selain itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan nelayan.

Ia menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa maupun penggunaan anggaran pada sejumlah program, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sebagai wakil rakyat, Firman menilai keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan perencanaan, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif.

“Pemerintah harus cepat berbenah, sementara masyarakat perlu ikut mengawal agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” pungkasnya.