Kehadiran peserta dari berbagai negara menunjukkan bahwa isu AI, hak cipta, dan keberlanjutan media kini memiliki relevansi internasional yang semakin besar.
Media terkesan lambat karena harus melalui proses verifikasi, cek dan ricek, serta konfirmasi.
AMSI meminta Dewan Pers melindungi Magdalene sebagai perusahaan pers yang telah memenuhi persyaratan sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Keselamatan jurnalis juga menjadi poin masukan AMSI ke Komite Percepatan Reformasi Polri.
AMSI meminta Presiden Prabowo untuk mengingatkan jajarannya tentang pentingnya kebebasan pers
AMSI merespons gugatan perdata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo) senilai Rp200 miliar
Mentan Andi Amran Sulaiman dianggap sebagai pejabat publik yang anti kritik usai melayangkan gugatan perdata sebesar Rp200 miliar kepada Tempo
Kompas.com secara resmi kembali menjadi anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) usai sempat memutuskan hengkang pada 2023 lalu
Wahyu berharap kerja sama ini tidak berhenti pada 34 media saja, namun diperluas hingga mencakup lebih banyak media nasional maupun daerah di seluruh Indonesia.
Ucapan belasungkawa bisa menjadi salah satu bentuk simpati, doa dan pengharapan agar jiwa yang berpulang diterima di sisi Tuhan
Meghan Markle Ungkap Pengalaman Menakutkan dengan Preeklamsia Pasca Persalinan
Tindak intimidasi dan kekerasan terhadap perusahaan media dan jurnalis semakin meningkat dalam dua pekan terakhir
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal akan mengusulkan kepada anggota di komisi I agar mengandeng Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) terkait teknologi digital
Pelindungan data pribadi merupakan hak melekat pada setiap orang yang telah dimaklumatkan pemerintah melalui undang-undang
Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jakarta periode 2024-2028 resmi dilantik
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan, media siber harus berinovasi karena prosentase tren masyarakat yang mengakses media siber tahun ini menurun dibandingkan tahun 2021 lalu.
Kampanye ini akan mengajak para pembaca untuk mendukung media dan outlet berita tepercaya yang jadi pilihan mereka.
UU PDP ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, organisasi yang bertindak sebagai pengelola, pengolah, pemroses, dan pengontrol data pribadi seseorang.
Disrupsi digital yang terjadi 10-15 tahun terakhir mengubah secara mendasar industri pers di semua belahan dunia.
