JAKARTA - Lanskap informasi di Indonesia tengah mengalami pergeseran besar. Di satu sisi, media arus utama menghadapi tekanan disrupsi digital serta penurunan trafik dan revenue. Di sisi lain, influencer muncul sebagai kekuatan baru dengan jangkauan luas dan tingkat keterlibatan tinggi.

Dalam forum "Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia" yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan BBC Media Action (BBC MA), dengan dukungan dari IDN Times, Rabu (22/4/2026), para pembicara menyoroti dinamika kompleks sekaligus peluang di antara dua entitas ini.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan bahwa keberlanjutan jurnalisme di tengah transformasi digital sangat bergantung pada fondasi ekonomi dan tata kelola yang kuat.

“Perkembangan platform AI menandai babak baru bagi masa depan para news creator. Namun pada akhirnya, jurnalisme berkualitas tetap bergantung pada model bisnis yang sehat dan sumber pendapatan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam ekosistem digital, terutama dalam relasi antara media dan platform teknologi.

“Keterlibatan platform AI perlu diiringi dengan mekanisme yang adil, termasuk kompensasi yang layak atas penggunaan konten berita. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri media,” tambahnya.

Sementara itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menekankan bahwa perubahan perilaku audiens menuntut pendekatan kolaboratif antara media dan kreator konten.

“Semakin banyak generasi muda yang mengakses informasi dari platform sosial. Karena itu, penting untuk menjembatani kesenjangan antara media arus utama dan kreator konten, agar informasi yang beredar tetap kredibel dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas aktor menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

“Media, kreator konten, dan influencer bukan hanya berkompetisi, tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang sama. Kolaborasi di antara mereka penting untuk memperkuat kualitas informasi publik,” jelasnya.

Research Manager BBC Media Action, Rosiana Eko, menekankan bahwa media dan influencer memiliki kekuatan berbeda yang sebenarnya saling melengkapi. Media unggul dalam kredibilitas dan proses verifikasi, sementara influencer memiliki aksesibilitas dan engagement yang tinggi.

Menurutnya, tantangan di masa mendatang adalah membangun ethical reciprocal relationship, sebagai hubungan timbal balik yang etis. "Influencer tidak harus memenuhi seluruh standar jurnalistik, tetapi informasi yang mereka sampaikan harus tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada kepentingan publik," ujarnya.

Perspektif kritis juga disampaikan oleh Associate Professor of Public Policy dari Monash University, Ika Idris. Ia mengungkap adanya ketimpangan dalam ekosistem influencer, khususnya terkait relasi dengan kekuasaan dan sumber pendanaan.

Dalam riset terhadap 16 influencer, ditemukan bahwa mereka yang cenderung pro-pemerintah memiliki sumber pendapatan yang lebih besar dan stabil. Sebaliknya, influencer yang kritis terhadap pemerintah sering menghadapi tantangan keberlanjutan.

Ika membagi praktik influencer dalam dua kategori. Pertama, clientelism sebagai hubungan transaksional berbasis bayaran dan kepentingan tertentu. Kedua, grassroots activism, yang merupakan dukungan berbasis ideologi atau preferensi personal, meski tetap berpotensi bias.

"Yang menarik, influencer yang kritis sebenarnya terbuka untuk kolaborasi dengan pemerintah, selama tidak menyentuh isu kebijakan yang sensitif," kata Ika.

Namun, ia juga menyoroti adanya suatu paradoks, yaitu meski para influencer kuat dalam distribusi informasi, mereka masih bergantung pada media arus utama untuk legitimasi.

Dari sisi industri media, GM Digital Content Tribun Network, Yulis Sulistyawan, menegaskan bahwa kepercayaan tetap menjadi modal utama media.

"Media terkesan lambat karena harus melalui proses verifikasi, cek dan ricek, serta konfirmasi. Itu yang membedakan dengan influencer," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jurnalisme bekerja dalam kerangka hukum dan etika, termasuk tunduk pada Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Di tengah derasnya arus konten, media tetap memegang peran sebagai pilar demokrasi.

Namun, tantangan baru muncul melalui wefluencer, yaitu individu tanpa latar belakang kompetensi yang bebas memproduksi konten tanpa kontrol. Fenomena ini memperparah inflasi konten dan meningkatkan risiko disinformasi.

Co-founder & CEO Beecomms Indonesia, Rieke Amru, melihat situasi ini sebagai gelas yang "setengah kosong sekaligus setengah penuh." Menurutnya, media tidak bisa lagi memposisikan influencer sebagai kompetitor semata. Sebaliknya, kolaborasi menjadi pendekatan yang lebih relevan.

"Media harus tetap fokus pada kualitas konten dan membangun public discourse. Tapi di saat yang sama, perlu merangkul influencer, termasuk membantu peningkatan kapasitas mereka, terutama dalam aspek teknis dan etika," ujarnya.

Ia juga menyoroti fenomena inflasi konten yang membuat publik justru kewalahan dan kehilangan orientasi terhadap kebenaran informasi.

Sementara itu, Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, berbagi pengalaman personal sebagai kreator konten. Ia mengamati polarisasi tajam dalam narasi publik.

Di satu sisi, muncul berbagai konten pro-pemerintah yang cenderung berlebihan dan minim kritik. "Namun di sisi lain, ada konten kritis yang memang sering kali tajam, tetapi jarang memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah," kata Alimuddin.

Ia menegaskan bahwa masalah utama bukanlah persaingan antara media dan influencer. Hingga kini, influencer masih menjadikan media sebagai rujukan utama. Namun sayangnya, banyak yang hanya mengandalkan judul berita tanpa memahami konteks secara utuh.

Diskusi ini menggarisbawahi satu hal, yaitu bahwa kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten.

Media dituntut kembali pada esensinya, untuk menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Sementara influencer, sebagai aktor baru yang berpengaruh, perlu didorong untuk mengedepankan tanggung jawab etis.

Sebagai rekomendasi, hasil riset BBC Media Action menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara media dan influencer untuk memperluas jangkauan informasi terpercaya, disertai peningkatan kapasitas serta pemahaman etika bersama. Media juga dinilai perlu memperkuat persona, yakni identitas komunikasi yang kuat, serta proximity, yaitu kedekatan dengan konteks dan kebutuhan audiens digital.