katakini.com

LaNyalla Sebut 4 Tahap Amandemen Konstitusi Ubah Sistem Demokrasi dan Ekonomi Indonesia

Isi Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah banyak pasal, yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Ketua DPD: Banyak Penumpang Gelap Kendalikan Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah mengubah banyak pasal yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai nilai luhur bangsa.

Amandemen Konstitusi Akan Tetap Jadi Agenda Penting DPD

Konstitusi Indonesia telah memilih sistem bikameral agar ada distribusi tugas dan wewenang yang jelas dan tegas antara lembaga-lembaga negara.

Arsul Sani: PPHN Perlu Dibuat Matrik Pro dan Kontra

Bila matrik terlihat maka MPR tidak perlu lagi bolak-balik menjelaskan PPHN itu perlu.

Bamsoet Tanggapi Survey SMRC Mayoritas Tolak Amandemen

Jika pertanyaan surveinya diubah dengan `Apakah bangsa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang atau pokok-pokok haluan negara?`, pasti hasilnya mayoritas responden akan menjawab, sangat perlu," sambungnya.

Kondisi Tidak Darurat, Amandemen Tidak Perlu

Menurut Jacob Tobing, yang berpengalaman sebagai Pantia AdHoc (PAH) MPR,  usulan amandemen yang mengemuka saat ini seperti punya agenda tersembunyi yang dibuat oleh para elite.

Lestari : Amandemen Harus Dilakukan Hati-hati

Sebenarnya wacana amandemen UUD tersebut, bukan wacana yang baru muncul. Namun, sudah menjadi isu yang sudah lama dibahas MPR periode lalu,  kemudian diserahkan kepada MPR periode sekarang untuk dikaji lebih jauh.

DPD Akan Gandeng PGRI Sosialisasi Amandemen Konstitusi

Selama ini DPD masih lemah dan seolah-olah di bawah DPR.

Di Usia Ke-17 Tahun, DPD RI Kembali Serukan Penguatan Kewenangan

Posisi DPD RI dalam memandang rencana amendemen konstitusi berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pintu Masuk Penguatan DPD Hanya Amendemen Konstitusi

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945 dan mewakili daerah, kewenangan DPD RI seharusnya tidak seperti yang ada saat ini.

Bamsoet: Kekhawatiran Ada Amandemen Lain di Luar PPHN Tidak beralasan

Saat ini hampir semua fraksi dan kelompok DPD memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya PPHN. Hanya saja masih belum terjadi kesepakatan terhadap payung hukumnya, apakah cukup dengan UU seperti saat ini atau dengan payung hukum yang lebih tinggi yaitu TAP MPR.

BEM FH Unpad Siap Kawal Proses Amandemen UUD 1945

Bamsoet: PPHN Harus Mempunyai Legal Standing Yang Kuat

Ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan untuk PPHN. Pertama, melalui undang-undang. Kedua, menggunakan Ketetapan MPR. Ketiga, masuk dalam konstitusi.

Amandemen Terbatas Akan Sulit Dilakukan Jika Tak Ada Konsensus Partai Politik di Parlemen

Putusan untuk menambah 1 ayat di pasal 3 dan 1 ayat pasal 23 UUD sebagaimana usulan para penggagas, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 anggota dari  seluruh anggota MPR, yaitu 357 anggota MPR.

DPD RI: Amandemen Diperlukan dalam Evaluasi Konstitusional Indonesia

GBHN merupakan suatu instrumen Pancasila untuk membangun peradaban Indonesia.

Amandemen Selesai di Tahun 2022, Jika Seluruh Partai Politik Sepakat

Dari kajian Badan Pengkajian MPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI pada 18 Januari 2021, bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN adalah melalui Ketetapan MPR RI.

Bamsoet: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran Atas Rencana Amandemen

Dengan adanya ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional, pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara `model GBHN` atau hadirnya PPHN.

DPD Berharap Amandemen Konstitusi Beri Kontribusi Besar pada Bangsa

Amendemen ini bisa menjawab persoalan-persoalan saat ini. Bukan hanya soal DPD saja, tetapi semua hal.

Bamsoet: Tidak Ada Peluang Sisipkan Gagasan Amandemen di Luar Materi

Jalan menuju perubahan UUD NRI 1945 bukanlah jalan yang mulus. Tetapi, jalan yang terjal dan berliku. Untuk mengusulkan perubahan pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 diperlukan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR atau 237 pengusul.

Berencana Gelar FGD, DPD Usung Empat Agenda Perubahan Konstitusi

Hasil survei Akar Rumput Strategis Consulting (ARSC) ditemukan bahwa 71,49 persen responden ingin calon presiden tidak harus dari kader partai.