Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Foto: dpr
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan aktif dalam menekan biaya haji.
Ia menilai BPKH tidak maksimal dalam mengelola keuangan haji yang meliputi, penerimaan, pengembangan, pengembangan dan pertanggung jawaban keuangan haji.
“Harusnya BPKH itu aktif ya, jangan hanya diam saja terutama dalam kenaikan biaya haji,” kata John dalam Rapat Kerja (Raker) dengan BPKH di Gedung Parlemen, Jakarta, (4/12/2023).
Ia mengatakan, salah satu tantangan hukum yang dihadapi BPKH saat ini adalah posisinya yang berada sebagai lembaga independen di luar pemerintah. Namun di sisi lain, kata John harus menjalankan kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
“Ibadah haji itu akan terus ada sampai kiamat, misalnya biaya haji naik BPKH harus tunjukan jika tidak setuju dan mecari alternatif lain untuk menekan biaya seperti akomodasi, pesawat dan biaya penginapan,” sebut John seperti dilansir dpr.go.id.
Politsi Partai Golkar ini menambahkan, tidak sedikit masyarakat Indonesia khususnya umat muslim mempertanyakan kemana dana haji itu di bawa, mengingat dananya yang luar biasa banyak.
“Banyak yang menanyakan pak kemana dana haji itu dibawa, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa keuangan haji itu tidak dioptimalkan secara baik,” tambahnya.
