Pemimpin militer Burkina Faso, Paul-Henri Damiba dilantik sebagai presiden pada hari Rabu, 16 Februari 2022. Foto: Reuters
JAKARTA - Pemimpin militer Burkina Faso, Paul-Henri Damiba dilantik sebagai presiden pada hari Rabu, 16 Februari 2022 waktu setempat, beberapa minggu setelah memimpin kudeta yang sukses. Dia berjanji untuk menangani ketidakamanan yang meningkat yang membantu menggulingkan pendahulunya.
Damiba memimpin junta militer yang pada 24 Januari lalu menggulingkan Presiden Roch Kabore, dengan alasan ketidakmampuan Kabore untuk mengekang pemberontakan Islam yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari satu juta orang meninggalkan rumah mereka di negara Afrika Barat itu.
Letnan kolonel, yang memiliki sedikit profil publik sebelum dia muncul di televisi pemerintah bulan lalu untuk mengumumkan pengambilalihan itu, membuka pidatonya pada upacara Rabu dengan mengheningkan cipta untuk warga sipil dan tentara yang tewas dalam perang melawan militan.
"Untuk menang atas musuh, perlu untuk bangkit dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa sebagai bangsa kita memiliki lebih dari apa yang diperlukan untuk memenangkan perang ini," kata Damiba, mengenakan seragam militer dan baret merah.
Dia mengatakan dia akan mengatur ulang angkatan bersenjata untuk memperkuat hubungan antara dinas intelijen dan operasi lapangan, dan akan membuat dukungan logistik lebih fleksibel. Dia juga berjanji untuk memerangi korupsi dan mendepolitisasi administrasi publik.
Damiba belum mengatakan berapa lama dia berencana untuk memegang kekuasaan, tetapi telah berjanji untuk bekerja dengan blok regional, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), menuju kembalinya pemilihan demokratis.
Kudeta militer di Burkina Faso mengikuti pengambilalihan di Mali, Guinea dan Chad sejak 2020, meningkatkan kekhawatiran penularan kudeta di antara para pemimpin regional.
Di Mali, kerusuhan juga didorong oleh kegagalan pemerintah menahan ancaman Islamis yang sejak 2015 telah menyebar ke Mali, Burkina Faso, dan Niger.
ECOWAS bulan lalu menskors Burkina Faso dari badan-badan pemerintahannya karena kudeta, tetapi tidak memberlakukan sanksi yang dijatuhkan pada Mali dan Guinea.
Jum'at, 10/04/2026
