Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. (Sumber: Dok. Puspen TNI)
Katakini.com - TNI akan mengerahkan hampir 30 ribu anggotanya di tujuh provinsi di Indonesia untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan anggota TNI itu akan bertugas membantu penelusuran kasus aktif di tengah masyarakat atau `tracer` Covid-19 dan menegakkan disiplin protokol kesehatan.
"TNI mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali," kata Panglima TNI, pada apel kesiapan vaksinator dan tracer Covid-19 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Selasa.
Bintara pembina desa (Babinsa) merupakan ujung tombak TNI di tengah masyarakat diharapkan menjadi agen pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan terhadap Covid-19 di desa, kata panglima TNI.
Nantinya anggota TNI akan ditempatkan di 23 ribu desa di wilayah Jawa dan Bali.
"Dalam pelaksanaannya nanti, di setiap desa akan dibangun pos terpadu yang diawaki dari Bintara Pembina Desa, Babinkamtibmad, Satlinmas, dan Satpol PP," kata Hadi.
Dia mengatakan anggota Babinsa yang bertugas akan mengikuti pelatihan sebelum menjadi "tracer" Covid-19.
"Mereka akan diberikan SOP sesuai apa yang dilaksanakan di daerah masing-masing dan perkembangan yang ada di wilayah masing-masing. tentunya akan berbeda petugas yang ada di zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah," pungkas dia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut dalam apel kesiapan vaksinator dan tracer Covid-19 menyatakan upaya penelusuran merupakan salah satu strategi ampuh dalam pandemi dengan bantuan dari anggota TNI.
"Strateginya kita harus memiliki kemampuan intelijen yang kuat untuk melakukan identifikasi di mana dan siapa musuhnya dengan melakukan program "testing" dan "tracing"," kata Budi Gunadi Sadikin.
Kerja sama dengan TNI, kata Budi, dilakukan untuk memastikan PPKM Mikro dapat dilaksanakan dari tingkat paling bawah di seluruh desa, kabupaten/kota dan di seluruh RT/RW.(Anadolu Agency)
