Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Whyudi (Foto: DPR via Antara)
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp370,46 miliar untuk tahun 2027 serta Rp343 miliar untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pejabat dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan BPIP memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp141,07 miliar berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928," kata Yudian di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp131,11 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp239,34 miliar.
Selain itu, BPIP mengusulkan tambahan anggaran Rp343 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pembinaan Pancasila bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya di seluruh Indonesia.
Menurut Yudian, fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan bagi sekitar 20.767 pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya.
Fasilitas itu juga akan digunakan untuk pemusatan calon Paskibraka tingkat pusat yang memerlukan lapangan serta ruang pendidikan dan pelatihan.
Ia mengatakan potensi peserta calon Paskibraka tingkat pusat mencapai tiga pasang dari setiap provinsi atau sebanyak 228 orang.
"Dengan asumsi luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar tujuh hektare," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan tidak sependapat dengan usulan pembangunan gedung diklat tersebut.
Menurut Rieke, tambahan anggaran BPIP seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat program pembinaan ideologi Pancasila sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ia menilai usulan anggaran pembangunan gedung tersebut cukup besar di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
"Nilai ini setara sekitar 67 persen dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan dan bahkan lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila yang diusulkan," kata Rieke. (Ant)
