Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Puan pun meminta pemerintah segera memperkuat fasilitas dan kapasitas pelayanan kesehatan agar rumah sakit mampu menangani peningkatan jumlah pasien tanpa mengabaikan kebutuhan medis lainnya.
Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah pasien yang masuk rumah sakit di Kalteng meningkat hingga tiga kali lipat seiring memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla. Sementara itu, kasus ISPA dilaporkan telah melampaui 72.431 kasus, dengan jumlah tertinggi tercatat di Palangka Raya.
Puan menilai, lonjakan pasien harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas kesehatan, mulai dari ketersediaan tempat tidur, peralatan medis, hingga tenaga kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memastikan rumah sakit memiliki kemampuan memadai untuk menerima pasien rujukan.
“Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan rumah sakit yang membutuhkan tambahan dukungan paling mendesak. Keputusan bantuan perlu mengikuti kebutuhan pelayanan saat ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/10).
Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi Kemenkes, jumlah pasien yang masuk rumah sakit di Kalteng meningkat hingga tiga kali lipat seiring memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla. Jumlah kasus ISPA dilaporkan telah melampaui 72.431 kasus, dengan angka tertinggi tercatat di Palangka Raya.
Puan menyambut langkah Kemenkes yang menyiapkan percepatan distribusi bantuan peralatan medis, termasuk ventilator, ke sejumlah rumah sakit di kabupaten dan kota di Kalteng.
Meski demikian, dia mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Rumah sakit dengan beban pasien tinggi, kata dia, harus segera mendapatkan tambahan dukungan sesuai kebutuhan, baik dari sisi tenaga kesehatan, peralatan medis maupun kapasitas perawatan.
Selain rumah sakit, Puan meminta pemerintah memperkuat pelayanan di Puskesmas. Upaya tersebut dinilai penting agar warga yang mengalami gejala ISPA bisa segera menjalani pemeriksaan awal dan mendapatkan penanganan sesuai tingkat keparahan penyakitnya.
“Pada saat yang sama, penguatan penanganan dampak asap karhutla perlu pula menjaga keberlangsungan pelayanan lain, termasuk persalinan, tindakan gawat darurat, dan pengobatan rutin,” ujarnya.
Puan menegaskan, penanganan dampak karhutla tidak boleh hanya berfokus pada lonjakan kasus ISPA. Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan lainnya tetap berjalan sehingga kebutuhan medis masyarakat secara keseluruhan tidak terabaikan.
