Anggota DPR RI Firman Soebagyo. Foto: dok. Katakini
JAKARTA — Tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas, target di klaster pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak akan tercapai.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, mengomentari penyampaian delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 oleh Presiden dalam Pidato Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Firman, delapan klaster tersebut telah mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari penguatan sektor pangan hingga upaya penurunan kemiskinan.
“Kedaulatan pangan jadi prioritas pertama. Ini strategis. Tapi saya juga mencatat pesan penting Presiden kemarin soal penguatan basis guru. Tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas, target di klaster Pendidikan dan SDM tidak akan tercapai,” ujar Firman, Sabtu (15/8/2026).
Delapan klaster unggulan PKPN 2027 tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pelaksanaan delapan klaster didukung lima pilar enabler, yakni pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Firman menilai penguatan basis guru harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan klaster pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sertifikasi guru berjalan tepat waktu, tunjangan tersalurkan, pelatihan dilakukan secara berkelanjutan, serta beban administrasi guru dikurangi.
“Klaster 3 Pendidikan harus dimulai dari gurunya. Pastikan sertifikasi tepat waktu, tunjangan cair, pelatihan berkelanjutan, dan beban administrasi dikurangi. Guru harus fokus mengajar. Ini investasi SDM jangka panjang,” tegas politikus Golkar ini.
Kedaulatan Pangan
Selain pendidikan, Firman meminta pemerintah memastikan pelaksanaan klaster kedaulatan pangan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan benar-benar memberikan dampak hingga tingkat desa.
Ia mendorong pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, serta akses pasar yang terintegrasi.
Menurutnya, BUMN dan BUMDes juga perlu dilibatkan agar program pemerintah tidak berhenti pada tingkat kabupaten.
“Kedaulatan pangan, infrastruktur, dan ekonomi desa harus nyambung. Bangun irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan akses pasar. BUMN dan BUMDes harus dilibatkan. Jangan sampai program bagus tapi mentok di kabupaten,” kata anggota Baleg DPR ini.
Firman juga menekankan pentingnya pengawalan anggaran dan penggunaan data terpadu, khususnya untuk klaster kesehatan dan penurunan kemiskinan.
Ia meminta pemerintah memastikan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) valid dan diperbarui secara real time. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan sosial sekaligus memastikan program tepat sasaran.
“Untuk klaster 4 Kesehatan dan 8 Penurunan Kemiskinan, kita butuh data DTKS yang valid dan real time. Pastikan bantuan sosial tidak tumpang tindih. DPR siap gunakan fungsi anggaran dan pengawasan,” ujar Legislator dapil Jateng III ini.
Firman berharap delapan klaster PKPN 2027 segera diterjemahkan kementerian dan lembaga terkait ke dalam program yang konkret dan terukur.
