Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa (Foto: dpr)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera menyerahkan draf beserta naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di DPR.
“Tentu DPR terbuka terkait dengan masukan dan aspirasi dari MUI yang sedang mempersiapkan RUU terkait dengan LGBT,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Politikus NasDem ini menegaskan, setiap usulan legislasi yang datang dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan akan dipelajari melalui prosedur yang berlaku. Karena itu, MUI diminta menyampaikan usulan tersebut secara resmi agar dapat ditindaklanjuti.
“Nanti kan di Badan Legislasi, atau nanti di pimpinan, atau di BKD (Badan Keahlian DPR) pasti akan dikaji terkait dengan usulan tersebut,” ujarnya.
Saan mengatakan, pembahasan lebih lanjut akan bergantung pada substansi yang diajukan, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan hukum nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, MUI mengungkapkan tengah menyusun naskah akademik dan draf RUU Pidana LGBT untuk diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengatakan penyusunan RUU tersebut dilakukan karena pendekatan moral dan imbauan sosial dinilai belum efektif dalam merespons fenomena LGBT yang semakin terbuka di ruang publik.
Menurut Cholil, regulasi diperlukan agar tersedia landasan hukum yang lebih jelas dalam mengatur persoalan tersebut. Naskah akademik dan draf RUU yang tengah disiapkan itu nantinya akan menjadi dasar pengajuan agar masuk dalam Prolegnas DPR RI.
