Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbhakun. (Foto: Dok. Berita Satu)
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus memberikan ruang yang lebih besar bagi kelas menengah untuk berkembang.
Menurut dia, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Ia menilai tekanan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai membebani kelompok kelas menengah.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (12/6).
Dia menekankan target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada angka semata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat.
Misbakhun menjelaskan, kelas menengah memiliki peran strategis dalam menopang pergerakan ekonomi nasional. Ketika kelompok tersebut memiliki kepercayaan diri untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, maupun berinvestasi, maka roda perekonomian akan bergerak lebih kuat.
Sebaliknya, apabila kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha hingga sektor ketenagakerjaan.
“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” ujarnya.
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, lanjut Misbakhun, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dia menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah beban terhadap kelompok masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” tegasnya.
Misbakhun berharap kebijakan fiskal dalam APBN 2027 mampu menjaga optimisme masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
