Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Foto: dpd/katakini
BANDUNG — Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah, terutama terkait pemekaran wilayah. Masih banyak hambatan teknis dan komunikasi yang mengganggu efektivitas kerja lembaga perwakilan daerah tersebut.
Demikian disampaikan GKR Hemas dalam Press Gathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Penguatan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam (22/11/2025).
Ratu Hemas mengatakan proses perumusan undang-undang kerap tidak berjalan ideal. Ia mencontohkan agenda legislatif DPR yang sering berlangsung mendadak tanpa koordinasi awal.
“Kami sering terkejut ketika DPR menggelar rapat bersama. Terkadang anggota DPD sudah berada di luar daerah dan harus mendadak kembali ke Jakarta,” ujar Senator asal Yogyakarta itu.
Meski begitu, Hemas mengapresiasi perubahan positif dalam hubungan antarlembaga, terutama setelah DPR mulai memberikan ruang lebih besar bagi DPD untuk menyampaikan masukan substansial dalam pembahasan undang-undang. “Sekarang DPR sudah memberi ruang berdiskusi dan menyampaikan masukan. Itu luar biasa,” katanya.
Salah satu isu utama yang disorot adalah usulan daerah otonomi baru (DOB). Hemas menyebut banyak anggota DPD mendorong pembahasan intensif terkait usulan tersebut.
Namun ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukan proses yang sederhana dan membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, DPR, dan DPD.
“Kita tahu pemekaran tidak mudah diloloskan. Ini menjadi tantangan paling berat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hemas menyebut kolaborasi antara DPD dan pemerintah daerah semakin kuat. Banyak pemerintah daerah, kata dia, kini melihat DPD sebagai mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi dan mempercepat penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal.
“Komunikasi kita sudah semakin terpadu. Tugas kita memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Jum'at, 10/04/2026
