Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Penjabat Gubernur wilayah Kursk saat itu Alexei Smirnov melalui tautan video di Rusia 8 Agustus 2024. Sputnik via REUTERS
MOSKOW - Mantan gubernur wilayah Kursk Rusia, yang sebagian wilayahnya direbut oleh pasukan Ukraina pada bulan Agustus 2024, telah ditahan dan didakwa menggelapkan uang yang dialokasikan untuk membangun pertahanan, kata kementerian dalam negeri Rusia pada hari Kamis.
Alexei Smirnov adalah kepala wilayah barat ketika pasukan Ukraina menerobos perbatasan dalam serangan besar-besaran. Sejak itu, serangan Rusia telah mengusir sebagian besar pasukan Ukraina.
Smirnov memimpin wilayah tersebut dari Mei hingga Desember 2024, ketika ia digantikan oleh Alexander Khinshtein. Smirnov ditahan bersama mantan wakilnya, Alexei Dedov. Pengadilan Moskow menempatkan Smirnov dalam tahanan praperadilan selama dua bulan.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Telegram, kementerian dalam negeri mengatakan tuduhan tersebut menyangkut dana yang telah dialokasikan untuk membangun struktur pertahanan di provinsi perbatasan.
Dikatakan bahwa kasus tersebut terkait dengan penangkapan sebelumnya atas tuduhan penyalahgunaan jabatan terhadap tiga pejabat wilayah Kursk dan pengusaha yang bertanggung jawab untuk membangun pertahanan.
Saat itu, media melaporkan bahwa kerugian yang terkait dengan kasus tersebut sekitar 800 juta rubel ($9,64 juta).
Baik Smirnov maupun perwakilannya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Pada jam-jam pertama serangan Ukraina ke Kursk pada bulan Agustus, Smirnov berulang kali memberikan jaminan bahwa situasi terkendali, bahkan saat penjaga perbatasan Rusia terhuyung-huyung dan mundur akibat serangan mendadak tersebut.
Beberapa hari kemudian, Smirnov ditegur dengan lembut oleh Presiden Vladimir Putin selama pertemuan yang disiarkan televisi karena berfokus pada situasi militer dalam laporannya kepada kepala negara, daripada pada upaya untuk membantu warga sipil di wilayah Kursk.
Rusia tahun lalu telah menahan sejumlah pejabat tinggi militer, termasuk mantan wakil menteri pertahanan, di tengah serangkaian kasus korupsi tingkat tinggi.
Jum'at, 17/04/2026
