Foto: K3 MPR RI menggelar rapat pleno untuk mengkaji Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, di Ruang GBHN Bawah, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6)
JAKARTA - Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat pleno untuk mengkaji Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6).
Ketua K3 MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa pengkajian terhadap Pasal 33 UUB NRI Tahun 1945 menjadi penting karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi.
"Kami ingin memastikan bahwa perekonomian nasional dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi, di mana seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam proses ekonomi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata," ujar Taufik Basari usai Rapat Pleno tersebut.
Kajian terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dilakukan K3 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi, sekaligus menjawab berbagai tantangan kebangsaan seperti ketimpangan pembangunan, penguatan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan perubahan ekonomi global yang semakin dinamis.
Selain Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua K3 MPR RI, yaitu Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.; Dr. H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.; Martin Hutabarat, S.H.; Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M.; serta para anggota K3 MPR RI.
Rapat pleno menghadirkan sejumlah pakar ekonomi sebagai narasumber, yakni Dr. Revrisond Baswir, MBA., Ak., CA.; Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.; serta ekonom sekaligus Anggota K3 MPR RI Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, MBA., Ph.D.
Menurut Tobas, berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber akan menjadi bahan kajian K3 yang selanjutnya disusun menjadi rekomendasi kepada Pimpinan MPR RI.
"Tadi yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan kajian lebih lanjut yang nantinya kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pimpinan MPR untuk dijadikan panduan dalam menjalankan perekonomian nasional demi mencapai kemakmuran bangsa sesuai amanat konstitusi," katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan meningkatnya peran negara dalam ekonomi yang dapat mengarah pada sistem ekonomi sosialis, Tobas menegaskan bahwa diskusi tersebut justru bertujuan mencari format terbaik yang sesuai dengan konstitusi Indonesia.
"Kita ingin mencari format yang terbaik sesuai koridor konstitusi. Di situ juga kita bisa melihat sejauh mana negara berperan dan sejauh mana rakyat dapat diaktifkan untuk turut menjalankan roda perekonomian. Hal-hal yang dikhawatirkan tersebut perlu kita diskusikan dan dicarikan solusinya," ujarnya.
Tobas menambahkan bahwa prinsip utama yang harus menjadi pijakan adalah kedaulatan rakyat, asas kekeluargaan, pemerataan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
"Yang paling penting adalah bagaimana kita merujuk pada konstitusi dalam menjalankan perekonomian negara. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara yang paling kaya dan yang paling miskin. Pemerataan dan keadilan harus menjadi koridor utama," tegasnya.
Sementara itu, Dr. Revrisond Baswir menilai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 masih sangat relevan dan tetap hidup dalam diskursus kebangsaan Indonesia. Menurutnya, Pasal 33 mengandung konsep demokrasi ekonomi yang menempatkan partisipasi rakyat sebagai inti pembangunan ekonomi nasional.
"Demokrasi ekonomi adalah proses sistematis untuk mendemokratisasikan kepemilikan alat-alat produksi kepada seluruh anggota masyarakat. Karena itu, Pasal 33 mengandung semangat anti-konsentrasi kekayaan dan menolak dominasi ekonomi oleh segelintir pihak," katanya.
Ia juga menyoroti masih minimnya perhatian akademik terhadap konsep demokrasi ekonomi yang secara eksplisit tercantum dalam konstitusi.
"Pertanyaannya sederhana, apakah demokrasi ekonomi dipelajari secara serius di fakultas ekonomi atau ilmu sosial politik? Padahal ini merupakan amanat konstitusi yang seharusnya menjadi landasan pengembangan ilmu dan kebijakan publik," ujarnya.
Dalam pandangannya, penguatan sumber daya manusia menjadi syarat utama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Karena itu, akses terhadap pendidikan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan Pasal 33.
"Kalau ekonomi Indonesia ingin berbasis pengetahuan, maka kualitas pendidikan menjadi kunci. Pendidikan adalah alat produksi yang paling penting karena menentukan kemampuan masyarakat untuk menjadi subjek dalam demokrasi ekonomi," jelasnya.
Sementara itu, Prof. Didik Junaidi Rachbini menilai bahwa perdebatan mengenai sistem ekonomi Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada dikotomi kapitalisme dan sosialisme, melainkan diarahkan pada upaya mencari model yang paling efektif untuk mencapai tujuan konstitusi, yaitu kemakmuran rakyat.
"Tujuan utama Pasal 33 dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Persoalannya bukan pada tujuan, tetapi bagaimana cara mencapainya. Di situlah perdebatan mengenai implementasi menjadi penting," ujarnya.
Dalam paparannya, Didik membandingkan pengalaman Indonesia dengan Korea Selatan yang dalam beberapa dekade berhasil melakukan transformasi ekonomi secara signifikan.
"Pada tahun 1965 pendapatan per kapita Indonesia dan Korea Selatan sama-sama sekitar 200 dolar AS. Sekarang Indonesia berada di kisaran 4.800 dolar AS, sementara Korea Selatan mendekati 40.000 dolar AS. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi dan pembangunan institusi sangat menentukan," katanya.
Menurut Didik, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan efektivitas implementasi kebijakan publik.
"Menurut saya, 70 persen perhatian kita seharusnya berada pada institusi dan program. Ide dan konstitusi itu penting, tetapi tanpa institusi yang kuat, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal," katanya.
Ia mencontohkan keberhasilan implementasi Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas kesehatan melalui penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
"Pasal-pasal dalam konstitusi harus diterjemahkan ke dalam institusi yang bekerja. Karena itu, perdebatan yang lebih penting adalah bagaimana amanat konstitusi diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan dirasakan masyarakat," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Prof. Hendrawan Supratikno menilai bahwa perdebatan mengenai Pasal 33 sesungguhnya telah berlangsung sejak awal kemerdekaan dan mencerminkan upaya bangsa Indonesia mencari jalan pembangunan yang sesuai dengan karakter nasional.
Menurutnya, semangat Pasal 33 lahir sebagai upaya membangun ekonomi nasional yang berbeda dari struktur ekonomi kolonial.
"Kerangka dasar perekonomian Indonesia dibangun untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Karena itu Pasal 33 merupakan kulminasi pemikiran para pendiri bangsa," katanya.
Hendrawan mengakui bahwa sepanjang sejarah Indonesia selalu menghadapi perdebatan antara pendekatan yang lebih berorientasi pasar dengan pendekatan yang menekankan peran negara dan keadilan sosial.
"Kalau kita bertemu dengan kaum sosialis, mereka akan mengatakan sosialisme juga bisa efisien. Sebaliknya, kaum kapitalis juga berbicara tentang keadilan. Yang membedakan adalah instrumen dan cara mewujudkannya," jelasnya.
Karena itu, menurutnya, perdebatan mengenai Pasal 33 tidak perlu dilihat sebagai pertentangan ideologis yang kaku, melainkan sebagai proses mencari kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan bangsa.
"Ekonomi bukan seperangkat doktrin, melainkan alat berpikir. Yang paling penting adalah memahami masalah yang dihadapi, melakukan pengamatan yang cermat, kemudian memilih kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Hendrawan menambahkan bahwa cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 tetap relevan sebagai kompas pembangunan nasional, meskipun implementasinya perlu terus menyesuaikan dengan dinamika zaman.
"Cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 tetap menjadi arah yang harus dijaga. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan yang adaptif, realistis, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berubah," pungkasnya.
Dalam diskusi juga mengemuka sejumlah catatan penting, antara lain perlunya penguatan kelembagaan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sebagai bagian dari implementasi demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu, peserta rapat juga menyoroti pentingnya mengantisipasi berbagai tantangan baru, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), ekonomi digital, pengelolaan data sebagai aset strategis nasional, serta perubahan lanskap ekonomi global yang akan memengaruhi arah pembangunan Indonesia di masa depan.
Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian pengkajian K3 MPR RI sepanjang tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan sistem perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Hasil-hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi bahan rekomendasi kepada Pimpinan MPR RI sebagai kontribusi pemikiran dalam memperkuat arah pembangunan nasional.
Melalui kajian tersebut, K3 MPR RI berharap dapat memberikan kontribusi strategis dalam mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, partisipatif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.
