Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraeni. Foto: partai nasdem
JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menyebutkan bahwa akar masalah konflik di Palestina adalah penjajahan oleh Israel.
Demikian disampaikan Amelia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema `Solidaritas Kemanusiaan untuk Mendukung Perjuangan Palestina: Peluang dan Tantangan`, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
"Akar masalah konflik Palestina sangatlah terang benderang, yaitu penjajahan. Penjajahan Israel atas tanah Palestina," tegas Amelia seperti diberitakan dpr.go.id, Sabtu (30/11/2024).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan, berdasarkan fakta sejarah, Israel dibantu negara-negara adidaya seperti Inggris dan Amerika Serikat menjarah tanah Palestina. "Maka dalam konteks ini, sikap Indonesia tentu saja menolak eksistensi Israel," tandas Amelia.
Penjajahan Israel atas Palestina tidak sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dan penghapusan penjajahan di dunia.
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tegasnya.
Lebih lanjut Amelia mengatakan, diperlukan langkah lebih masif untuk menghentikan aksi kekerasan di Gaza. Upaya-upaya yang selama ini dilakukan belum cukup untuk menghentikan genosida yang terjadi.
"Fakta bahwa telah terjadi pembantaian atau genosida di Jalur Gaza. Tetapi dunia tidak mampu menghentikan kekejaman yang masih berlangsung sampai dengan hari ini," ujarnya.
Upaya perdamaian Palestina dan Israel sudah ditempuh dengan berbagai perjanjian dan kesepakatan, seperti Perjanjian Camp David 1978, KTT Madrid 1991, Kesepakatan Oslo 1993-1995, KTT Annapolis 2007, dan Deal of The Century 2020.
"Namun konflik tidak juga mereda, rangkaian kekerasan dan korban tewas puluhan ribu warga Palestina yang tidak berdaya sungguh mengerikan. Apalagi kebanyakan dari pada korban adalah masyarakat sipil yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan," pungkasnya.
Selasa, 21/04/2026
