JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, upaya memperlancar proses perizinan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), harus diikuti dukungan pembiayaan dan pemasaran yang mumpuni. Hal ini agar langkah meningkatkan kinerja ekonomi rakyat itu dapat konsisten diwujudkan.

"Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023, mencapai 6,59 juta NIB. Sebesar 96,2% di antaranya diberikan kepada unit usaha mikro.

Bank Indonesia mencatat, UMKM memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.

Menurut Lestari, dukungan secara menyeluruh terhadap sektor UMKM sangat diperlukan agar upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat segera direalisasikan.

Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM untuk bertumbuh.

Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%.

Jika dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya sekitar 5 juta, tambah dia, jumlah pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total populasi. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4%, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10%-12% pelaku usaha dari populasi penduduk.

Rerie berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menerjemahkan setiap kebijakan di sektor UMKM tersebut dengan baik, agar semangat wirausaha masyarakat dapat terus ditumbuhkan.

Karena, tegas dia, dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di tanah air, berpotensi menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian nasional.