JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah turut cepat mengatasi permasalahan sengketa lahan sekolah di beberapa wilayah, sehingga tidak mengganggu proses belajar anak-anak.

"Pemerintah harus mencari solusi dari sekolah-sekolah yang mengalami sengketa lahan. Bisa melalui mediasi dengan pemilik lahan atau ahli waris, atau menyediakan tempat lain agar anak-anak tetap bisa belajar di sekolah," kata Puan seperti dilansir dpr.go.id, Sabtu (23/9/2023).

Salah satu kasus sengketa lahan sekolah yang disorot Puan ialah polemik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 1 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibat sengketa lahan ini, sebanyak 128 siswa terpaksa melaksanakan kegiatan belajar di tanah lapang beratapkan terpal.

Kegiatan belajar siswa pun terpaksa dilaksanakan di luar gedung sekolahnya, karena gedung yang dimiliki tidak diizinkan untuk ditempati oleh mantan kades setempat selaku ahli waris lahan. Gedung tersebut disegel dan dilarang menjadi lokasi belajar mengajar.

Potret miris dari dunia pendidikan di Madura itu, menurut Puan, harus segera dicarikan solusi. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan lokasi sementara yang layak bagi siswa SDN Lerbak 1.

"Anak-anak kita yang masih semangat belajar dengan keterbatasan tempat harus menjadi perhatian Pemerintah. Jangan biarkan peristiwa ini terus berlanjut, harus ada langkah konkret dari pemerintah setempat untuk mencari gedung yang layak,” ujar Mantan Menko PMK ini.

Dirinya menambahkan, kegiatan belajar di ruang terbuka tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan siswa. Puan menyebut, situasi tersebut juga dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak.

"Belajar di ruang terbuka atau tempat yang tidak memadai dapat mengganggu konsentrasi dan menciptakan beban tambahan pada siswa yang seharusnya fokus pada pembelajaran," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Peristiwa penyegelan lahan sekolah juga sempat terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalianget, Sumenep. Akibatnya, seluruh siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar melalui daring. Penyegelan itu diduga akibat Pemkab Sumenep belum memberikan pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut.

Dengan banyaknya persoalaan terkait sengketa lahan akibat belum dibayarnya ganti rugi atas lahan sekolah oleh pemerintah daerah, Puan menilai diperlukan perubahan mekanisme dalam hal anggaran pendidikan. Sebab menurutnya, keterlambatan pembayaran atas lahan sekolah telah berpengaruh para proses belajar mengajar.