JAKARTA - Cadangan devisa (cadev) meningkat dari US$ 137,2 miliar pada akhir Desember 2022, menjadi US$ 139,4 miliar pada akhir Januari 2023.

"Peningkatan posisi cadangan devisa pada Januari 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Selasa (7/2/2023).

Erwin mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Erwin.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan penerimaan devisa, Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai kebijakan. Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Alam.

Revisi peraturan ini menambah jumlah sektor yang diwajibkan untuk menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri. "Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan, serta perikanan yang wajib masuk ke dalam negeri, maka kita akan memasukkan juga beberapa sektor, termasuk sektor industri," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas terkait investasi dan ekspor di Istana Negara, Rabu (11/1/2023).

Pemerintah juga akan meningkatkan campuran mandatori biodiesel menjadi 35% (B35). Airlangga Hartarto mengatakan, melalui implementasi B35 tersebut, diperkirakan akan menghemat devisa US$ 10,75 miliar.