JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily minta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berperan aktif dalam memverifikasi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, menurutnya, berdasarkan UU, yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data tersebut adalah pemerintah daerah. Ace menilai, hal ini penting dilakukan agar semua bantuan tepat sasaran.

“Saya sampaikan di depan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, dan beberapa pejabat kabupaten/kota lembaga dan dinas terkait agar mereka turut serta dan terlibat aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data terutama data terpadu kemiskinan. Karena, itu saya mengajak dan mengimbau kepada pemerintah untuk proaktif dalam konteks verifikasi dan validasi data kemiskinan kalau ingin bantuan bantuan sosial itu tepat sasaran dan tepat guna,” kata Ace kepada Parlementaria, usai melakukan pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VIIII di di Graha Bina Praja, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (16/12/2022) seperti dilansir dpr.go.id, Minggu (18/12/2022).

Ace berharap bantuan sosial yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. “Jangan sampai jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya. Orang yang mampu malah mendapatkan bantuan. Ini yang harus dikoreksi oleh kita,” sambungnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyampaikan dengan kunjungan kerja dan pertemuan ini, maka dirinya beserta tim dapat melihat bagaimana perkembangan kinerja di lapangan sekaligus menangkap aspirasi - aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat Sumsel yang selanjutnya dapat diperjuangkan di pemerintahan pusat.

"Mitra-mitra kami tentunya kami awasi. Kami dorong untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan masyarakat. Kedatangan kami untuk memastikan bagaimana kinerja dan program-program terkait dengan perlindungan anak, sosial dan bencana di Sumsel. Kedatangan kami juga untuk mendengar dan menyerap seluruh aspirasi pemimpin di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Tim Kunker Reses beserta Anggota Komisi VIII DPR RI di Sumatera Selatan. Ia juga berharap agar ke depan melalui reses tersebut dapat merumuskan cara terbaik dalam mengkategorikan kriteria untuk masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah.

"Ini merupakan permasalahan klasik terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Masih banyak yang tidak tepat sasaran, masyarakat mampu masih terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Kami harap permasalahan dapat dirumuskan oleh komisi delapan agar anggaran yang dikeluarkan lebih efisien dan tepat sasaran,” ucap Wagub Mawardi saat memberikan sambutan.