Arab Saudi telah menetapkan timeline haji 2026 yang dimulai sedini 8 Februari, dengan pemberangkatan pertama dijadwalkan pada April.
Komisi VIII pun membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh.
Pelaksanaan ibadah haji berlangsung dalam kondisi iklim gurun yang sangat panas dan kering.
Komisi VIII juga meminta agar keberangkatan jamaah dari embarkasi-embarkasi seluruh Indonesia dipastikan berjalan sesuai jadwal.
Rombongan jemaah tersebut membayar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta kepada agen perjalanan bernama KBG untuk diberangkatkan melalui jalur tidak resmi.
Jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji 2025, tapi belum bisa berangkat tahun ini, maka akan menjadi jemaah haji cadangan.
Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dengan merevitalisasi sarana dan prasarana yang telah ada.
Komisi VIII DPR RI juga menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan ibadah haji dengan mengoptimalkan dana yang dikelola BPKH.
Komisi VIII DPR RI terus menggodok RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) dalam rangka meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah haji.
Mendesak BPKH untuk mempertimbangkan pengadaan valuta asing dengan teknik hedging sesuai prinsip syariah
Indonesia memiliki peluang lebih besar, terutama karena cadangan nikel terbesar di dunia ada di Indonesia.
BAZNAS telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai tahap penanganan bencana
Fokus utama dari pelibatan ini adalah membantu jemaah haji dalam berbagai aspek, terutama yang memerlukan dukungan fisik.
Santri memiliki potensi besar namun sering kali terkendala dalam hal kompetisi akademik jika harus bersaing secara umum.
Regulasi baru ini penting sebab pembentukan BPH ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)
