JAKARTA - Anggota Komis 1 DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan jika Pemerintah tidak bertindak cepat untuk mengurus hacker Bjorka, maka hal itu dapat memicu terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Hal itu disampaikan Dave usai Diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen tentang "Pengesahan RUU PDP, dan Komitmen DPR Lindungi Data Publik" di Gedung DPR-RI, Selasa (13/9). 

"Jika Pemerintah tidak segera membangun sistem jaringan yang lebih kuat, ini akan terus membahayakan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan digitalisasi di Indonesia, " ungkap Dave dihadapan wartawan. 

Dave juga mengatakan, jika permasalahan ini sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo, Jokowi juga sudah membuat tim khusus untuk meluruskan masalah ini. 

"Dalam hal ini Presiden sudah membuat tim khusus, nah kita tunggu saja rencana kerja apa, " lanjut Dave. 

Ia berharap jika tim khusus yang dibentuk Jokowi dapat bekerja dengan cepat dalam waktu satu atau dua bulan ini. 

Hal tersebut karena Dave merasa akhir-akhir ini banyak data-data bocor yang dilakukan berbagai macam hacker. 

"Kalau bisa dalam waktu satu minggu, satu bulan, itu sudah ada hasilnya. Sudah ketemu lokasinya dimana, orangnya siapa, dan gimana cara menyelesaikannya, " lanjutnya. 

Untuk kasus Bjorka sendiri, Dave masih tidak mengetahui apakah Bjorka itu orang luar atau justru rakyat Indonesia sendiri.

Alumni Universitas Indonesia angkata 2009 itu belum mengetahui apa motif Bjorka membocorkan data-data publik di masyarakat. 

"Untuk Bjorka ini, saya juga belum mengetahui apa motifnya, apa ada motif kepentingan politik atau hanya sekedar memberitahui kelemahan sistem Cyber Security kita, " pungkasnya. 

Di kesempatan yang sama, Dave memberikan dukungan penuh atas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDPD) yang akan segera disahkan pada rapat paripurna DPR yang akan datang. 

Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR) Henri Subiakto jika dirinya mendukung pemerintah untuk segera mensahkan RUU PDPD secepat mungkin, untuk menjaga hal-hal seperti saat ini tidak terulang kembali. 

"Adanya Bjorka ini merupakan hal positif, pemerintah jadi lebih memperhatikan atas kerahasiaan data-data pribadi masyarakat Indonesia dengan membuat RUU PDP ini, " ungkap Henri.