JAKARTA - Penggunaan tanda baret, pangkat, dan tongkat komando pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat sorotan kalangan legislatif. Pemakaian atribut tersebut dinilai janggal karena Kementerian ATR/BPN bukan lembaga penegak hukum.

"Seragam dan atribut itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN terlebih dalam pemberantasan mafia tanah. Pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan penegak hukum maupun penyidik," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Dia menjelaskan yang diperlukan pegawai Kementerian ATR/BPN bukan baret dan tongkat komando, namun pikiran dan hati para pejabat serta pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan.

Karena itu, dia justru mempertanyakan apa yang menjadi kerangka acuan serta urgensi dari inovasi "new style" para pejabat maupun pegawai Kementerian ATR/BPN tersebut.

"Saya tidak memahami `frame of reference` Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya dan apa filosofinya," ujarnya.

Junimart mengaku penasaran dengan korelasi penggunaan baret hingga tongkat komando pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.

"Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam situs resmi Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Atribut tersebut, antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).

Atribut baru diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07).

Penggantian dan pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN,di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango.