JAKARTA –PPemerintah Arab Saudi masih belum memberi izin jamaah umrah asal Indonesia melakukan ibadah ke tanah suci.  Pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan sikap kehati-hatian pemerintah Arab, meskipun kondisi pandemi di Indonesia saat ini sudah melandai.

Pemerintah Indonesia pun belum dapat memberi kepastian kapan jamaah umrah Indonesia bisa berangkat ke tanah suci. Sementara berdasarkan data dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) ada sekitar 230 ribu calon jamaah umrah yang kini menunggu untuk diberangkatkan.

Hal ini mengemuka dalam Dialektika Demokrasi tentang “Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?” yang digelar DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan, DPR terus mendukung dan mendorong pemerintah untuk melakukan lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar segera membuka pintu bagi para jamaah umrah Indonesia.

“Seharusnya pemerintah Indonesia melakukan lobi tingkat tinggi setingkat menteri atau bahkan antarpresiden,” kata Wakil Ketua MPR RI ini.

Menurutnya, lobi tingkat tinggi sangat diperlukan karena bagaimana pun pengambilan keputusan itu adanya di Arab Saudi, di tingkat kementerian haji dan di atasnya lagi yaitu Raja.

“Jadi tidak cukup dengan pembicaraan antarduta besar. Harus langsung antarmenteri atau bahkan presiden. Pak Jokowi kami mengusulkan agar bisa berkomunikasi langsung dengan Raja Salman,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, saat ini ada empat negara yang dikenal sebagai pengirim umroh yang terbesar sedunia yang belum diizinkan oleh Arab Saudi. Keempat negara itu adalah Turki, India, Mesir, dan Indonesia.

Kalau ukurannya terkait dengan vaksinasi, maka yang sudah vaksin terbesar adalah Turki sebesar 53%,  Indonesia baru sekitar 18%, India hanya 16 %, sementara Mesir masih di bawah 10%. Apalagi Covid-19 di Indonesia sudah melandai secara signifikan.

“Fakta-fakta ini semestinya bisa menjadi bagian yang dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Terkait jenis vaksin yang digunakan pun menurut Hidayat, Arab Saudi sudah maju, yakni tidak lagi wajib menggunakan empat jenis vaksin yang selama ini mereka gunakan yaitu, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.

“Belakangan Arab menerima Sinopharm dan Sinovac, meskipun harus ditambah vaksin booster,” tutur Hidayat.

“Artinya, tinggal bagaimana pemerintah Indonesia mengkomunikasikan dengan Arab Saudi dari hati ke hati. Termasuk membicarakan soal pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan soal pembatasan kedatangan warga Saudi Arabia ke Indonesia dan harus dikenakan karantina,” imbuhnya.