Jakarta, katakini.com - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan, penyerapan ayam potong (livebird) mengalami surplus.

Hasil realisasi serapan livebrid dari peternak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan target kumulatif pada periode 18 Oktober sampai 21 November 2020 telah mencapai 91% atau sebanyak 25.814.127 ekor.

Target penyerapan livebrid yang ditetapkan pemerintah adalah sebanyak 28.366.837 ekor. Artinya penyerapan livebrid mengalami surplus dan hal ini cukup menggembirakan karena dari 45 perusahaan yang berkomitmen melakukan penyerapan ivebrid, lebih dari 50% telah melaksanakannya.

"Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi polemik over stock livebrid di peternak UMKM," kata Direktur Jenderal PKH, Kementan, Nasrullah dalam keterangannya diterima Jurnas.com, Sabtu (28/11). 

Ia mengatakan, surplus penyerapan ini sesuai dengan upaya Ditjen PKH yang terus melakukan stabilisasi perunggasan dengan mengimbau perusahaan pembibit menyerap livebrid di tingkat peternak UMKM. Terlebih, pada masa pandemi yang penuh tantangan.

"Di tengah pandemi ini, kami terus berusaha mengambil langkah-langkah yang inovatif demi menjaga peternak mandiri dan juga memastikan pendistribusian daging ayam aman hingga ke masyarakat," kata Nasrullah.

Ia menjelaskan, ada beberapa langkah dan kebijakan Ditjen PKH dalam upaya melakukan stabilisasi perunggasan. Selain penyerapan livebrid, pemerintah juga mengendalikan produksi Day old chicken Final Stock (DOC FS) melalui afkir dini Parent Stock (PS) umur lebih dari 50 minggu.

Per 23 November 2020, tercatat pelaksanaan afkir dini PS betina berumur lebih dari 50 minggu di Pulau Jawa telah terealisasi sebanyak 3.750.001 ekor atau 94,66% dari target. Sementara, pelaksanaan afkir dini PS jantan telah terealisasi sebesar 102,16% atau sebanyak 344.189 ekor.

"Untuk Pulau Jawa sendiri, target afkir dini untuk betina adalah sebanyak 3.961.636 ekor dan jantan sebanyak 336.899 ekor," ungkap Nasrullah.

Adapun, afkir dini untuk wilayah luar Pulau Jawa dari target betina sebanyak 1.000.000 ekor telah terealisasi sebanyak 962.055 ekor atau 96,21% dan afkir jantan dari target sebanyak 88.077 ekor realisasi sebanyak 86.506 ekor atau sebesar 98,22%.

Dari total 12 perusahaan di luar Pulau Jawa, mayoritas sudah berkomitmen melaksanakan afkir dini. Hanya 2 perusahaan yang belum melakukan realisasi.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono mengatakan, dalam melaksanakan kebijakan pengawasan afkir dini PS, pemerintah dibantu beberapa lembaga lainnya, seperti Tim Ditjen PKH, UPT Lingkup Ditjen PKH seluruh Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, Satgas Pangan Polri, asosiasi perunggasan dan cross monitoring antar perusahaan pembibit.

Sugiono menerangkan, perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan kewenangan Ditjen PKH Kementan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, yang mengatakan, saat ini pemerintah tengah membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Salah satunya dengan stabilisasi perunggasan.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan pemerintah juga mengharapkan masukan, usulan, saran, kritik dan bantuan pengawasan dari masyarakat agar semua kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga target stabilisasi perunggasan dapat tercapai.

"Kami upayakan stabilitas perunggasan nasional ini utamanya untuk kesejahteraan peternak. Pemerintah juga akan mendengarkan usulan berbagai pihak," tutur Syahrul.