Katakini.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima menegaskan pihaknya mengawasi rencana dan kebijakan pemerintah melakukan penggabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN) bidang pariwisata.

“Persoalan holding, kita melihat itu terkait harus dalam narasi besar bahwa BUMN ini tidak hanya sebagai korporasi tetapi arus dikaitkan bagaimana BUMN menjadi akselerator pertumbuhan product domestic bruto kita. Bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap peningkatan investasi,” kata Aria di Jakata, Rabu (11/11/2020).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan jebolan FISIPOL UGM Yogyakarta ini mendorong agar holding BUMN Pariwisata ini tidak dilakukan terburu-buru, sebab masih perlu dikaji lebih dalam.

“Jangan sampai holding-isasi ini hanya sekedar ingrouping yang tidak punya strategi terhadap pasar pariwisata kita. Sehingga asset-aset ini tidak berubah menjadi resources yang produktif, tapi justru kadang holding-isasi menjadi sesuatu yang tidak memberikan keleluasaan di dalam BUMN-BUMN berkembang,” ujarnya.

Mantan Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan 1999 ini juga mendorong agar proses holding juga diiringi oleh upaya restrukturisasi aset, restrukturisasi keuangan, dan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM).

Khusus untuk restrukturisasi SDM, ia berharap agar karakter daripada karyawan dapat dibentuk menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan entrepreneurship-entrepreneurship yang memiliki cara pandang secara nasional dan global.

“Saya kira ini akan menjadi hal yang lebih produktif baik untuk korporasi maupun agent of development terhadap PDB. Saya kira itu yang harus dilihat, jangan terlalu miopi memandangnya. Karena kadang hanya berpikir miopi dengan aset yang sedemikian besar di BUMN pariwisata, sehingga asset itu bisa di-leverage dalam bentuk utang-utang baru yang sekedar untuk menutup utang lama,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana holding BUMN pariwisata telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Nantinya, holding BUMN Pariwisata akan menggabungkan sektor pariwisata, penerbangan serta sektor pendukung lainnya, seperti kawasan wisata.

Adapun perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan satu klaster adalah, PT Hotel Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II (Persero), Sarinah, Borobudur, dan lainnya.