Katakini.com - Banyaknya calon tunggal yang melawan kotak kosong dalam gelaran Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang menjadi bukti sebagai kemerosotan bagi demokrasi.

"Ini menunjukkan kegagalan di internal partai politik dalam mencetak figur atau calon untuk berani maju. Dampak krisis calon figur yang diusung membuat persaingan di Pilkada juga tidak kompetitif. Tidak menutup kemungkinan juga, masyarakat akan menjadi apatis, jika  calon kepala daerahnya saja hanya kotak kosong," kata Direktur Eksekutif Pusat Sosial dan Politik Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani di Jakata, Kamis (13/8/2020).

Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini menjelaskan, partai politik harus membuat strategi agar masyarakat tidak apatis, dan juga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Agar pemilu menjadi pesta politik yang semarak.

"Melawan kotak kosong akan lebih berat dibanding melawan figur pesaing. Seperti halnya yang terjadi pada Pilwakot Makassar 2018 lalu, itu tercatat dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kotak kosong lebih unggul dari calon tunggal yang punya visi dan misi," ucapnya.

Dalam analisa Dian, banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2020 ini juga tidak terlepas dari adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada. Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Adanya syarat ambang batas 20 persen ini bisa dianggap memperbesar peluang Pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal. Ke depan, jika tak bisa ditiadakan, syarat ambang batas ini sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen atau bahkan 5 persen saja," jelasnya.