Katakini.com – Industri galangan kapal dinilai oleh Supply Chain Indonesia (SCI) menghadapi beberapa masalah. Diantaranya seperti komponen kapal yang terlalu bervariasi sehingga berdampak terhadap skala ekonomi.

“Kemudian belum ada standardisasi desain kapal secara nasional, pengadaan material atau komponen kapal yang sebagian besar masih impor, dan kontrak yang cenderung pendek,” kata Chairman SCI Setijadi dalam diskusi daring “Strategi Industri Baja Nasional Rantai Pasoknya dalam Mendukung Sektor Kemaritiman dan Logistik Pasca Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Myshipgo pada Rabu (12/8/2020).

Setijadi yang juga CEO Ruang Logistik menyatakan pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan industri galangan dengan insentif fiskal maupun non-fiskal, misalnya pengurangan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk (BM).

Pengenaan PPN 10% untuk pembelian kapal baru di galangan kapal dalam negeri membuat pengadaan di galangan kapal dalam negeri menjadi sangat tidak kompetitif. Selain itu, pemerintah perlu mendorong dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan.

Dukungan berbagai pihak akan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan perkembangan galangan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong penyebaran galangan nasional secara lebih merata di wilayah Indonesia.

Ketidakmerataan industri pendukung dan infrastruktur sektor maritim memengaruhi efisiensi sektor logistik dan juga berdampak terhadap ketimpangan distribusi Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Q2-2020, PDB didominasi wilayah Jawa sebesar 58,55 persen dan Sumatera 21,49 persen.

Pada kesempatan tersebut Setijadi juga mengatakan industri baja nasional sangat dibutuhkan oleh sektor maritim, termasuk oleh industri galangan kapal.

Pada kesempatan yang sama, CEO PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. Silmy Karim mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap industri baja nasional dari aspek permintaan, pasokan, dan harga baja nasional.

Pada kwartal kedua 2020, permintaan nasional turun untuk flat product sebesar 40-50 persen dan baja lapis alumunium seng 20-30 persen.

Sementara, utilisasi nasional juga turun pada periode itu. Flat product turun sebesar 15-35 persen, long product 20-25 persen, baja lapis seng 10-20 persen, dan baja lapis seng alumunium 20-40% persen.

Data konsumsi baja Indonesia tahun 2018 sebesar 68 kg/kapita yang jauh dari Korea Selatan dengan konsumsi 1.093 kg/kapita. Bahkan, Indonesia kalah dari sesama negara Asean seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Industri baja berkontribusi terhadap infrastruktur maritim dan logistik antara lain dalam pembangunan pelabuhan, konstruksi lepas pantai, jalan tol, dan jembatan penyeberangan. Selain itu, baja juga sangat diperlukan oleh industri galangan kapal.

“PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. sudah menyiapkan berbagai strategi bisnis dari mulai memastikan stabilitas pasokan, pemanfaatan teknologi informasi, hingga manajemen logistik untuk mengoptimalkan dan meningkatkan industri baja secara nasional,” katanya.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan relaksasi dan merevisi persyaratan importasi bahan baku berupa scrap agar utilisasi industri hulu dan hilir baja bisa meningkat kembali. Selain itu perlu dukungan pemerintah untuk melakukan pengetatan dan pembatasan kuota baja impor serta menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah atas USD sehingga tidak terlalu bergejolak mengingat komponen biaya industri baja sangat dipengaruhi oleh biaya dalam USD.