JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa transparansi dan efektivitas proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama dalam menjembatani ambisi akurasi data negara dengan pemenuhan hak sosial masyarakat. Langkah ini krusial agar proses pembenahan sistem tidak memicu risiko hilangnya akses bantuan bagi warga yang membutuhkan.

"Transparansi dan efektivitas proses validasi DTSEN kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan data kependudukan yang akurat dan dampak yang dialami masyarakat," ujar perempuan yang akrab disapa Rerie ini di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Rerie menyoroti polemik pemutakhiran DTSEN yang memicu perubahan signifikan pada peringkat desil kesejahteraan masyarakat. Perubahan tersebut dinilai berpotensi menggusur hak warga miskin dan rentan dari program perlindungan sosial.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama bansos yang mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia. Namun, di lapangan masih ditemukan keluhan warga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan, tetapi justru ditempatkan pada peringkat desil tinggi sehingga otomatis kehilangan hak bantuan sosialnya.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI ini, mekanisme penentuan desil dari berbagai kementerian dan lembaga harus terukur. "Dampak proses validasi data tersebut jangan sampai mengorbankan hak masyarakat," tegasnya.

Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah sebenarnya telah membuka ruang sanggah melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Lewat platform tersebut, masyarakat bisa memeriksa status desil mereka dan mengajukan keberatan jika data tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Namun, Rerie mengingatkan bahwa efektivitas ruang sanggah ini sangat bergantung pada kemudahan akses aplikasi serta keaktifan warga. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi masif yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

"Setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Rerie.