Katakini.com - Prancis mendesak negara-negara Uni Eropa untuk mengancam Israel, jika negara tersebut bersikeras melakukan aneksasi de facto di Tepi Barat, Palestina.

Belgia, Irlandia, dan Luksemburg juga ingin membahas kemungkinan sanksi ekonomi selama pertemuan menteri luar negeri pada Jumat pekan.

Dikutip dari Al-Arabiya pada Selasa (12/5), para diplomat menyatakan bahwa semua negara anggota harus menyetujui tindakan kolektif apa pun.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan diskusi kabinet akan dimulai pada Juli mendatang, untuk memperluas kedaulatan Israel ke pemukiman dan Lembah Yordan di Tepi Barat.

Sebuah rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari lalu, memberi pengakuan AS atas pemukiman dan kedaulatan Israel di Lembah Yordan, sembari membayangkan sebuah negara Palestina yang terdemiliterisasi.

Namun Palestina telah menyatakan kemarahannya atas rencana Israel untuk memperluas aneksasi tanah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967, wilayah yang mereka anggap sebagai negara.

Para diplomat Uni Erioa tidak memberikan perincian tentang langkah-langkah hukuman apa yang mungkin dipertimbangkan oleh negara-negara anggota, untuk mencoba menghalangi Israel agar mengambil langkah.

Dalam hal prosedur, pemerintah UE perlu meminta Komisi dan divisi kebijakan luar negeri UE, EEAS, untuk menyusun daftar opsi.

Ke-27 negara Uni Eropa harus menyetujui tanggapan Uni Eropa dan sekutu terdekat Israel seperti Hongaria dan Republik Ceko masih dapat memblokir pekerjaan persiapan.

"Aneksasi bertentangan dengan hukum internasional dan jika aneksasi berjalan, UE akan bertindak sesuai," tegas salah seorang juru bicara Uni Eropa.