JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Bali.

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional.

Dony menegaskan bahwa antrean panjang kendaraan di SPBU tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis distribusi semata. Kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi BBM di tingkat daerah.

"Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau justru lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret," tegas Dony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).

Secara khusus, Dony memberikan perhatian terhadap kondisi pasokan BBM di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik kebutuhan energi berbeda dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali sangat bergantung pada kelancaran mobilitas masyarakat, transportasi wisata, logistik, serta berbagai aktivitas usaha yang membutuhkan kepastian pasokan energi.

Menurutnya, gangguan distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di SPBU telah menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan transportasi, dan kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu, Bali membutuhkan sistem pengamanan pasokan dan distribusi BBM yang lebih responsif, termasuk kesiapan stok penyangga dan mekanisme penanganan apabila terjadi lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.

"Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai persoalan distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi," ujarnya. 

Dony juga meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi pasokan dan distribusi BBM, termasuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami gangguan pelayanan, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, serta memastikan jadwal pengiriman dapat memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. 

Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya membedakan antara ketersediaan stok BBM secara nasional maupun regional dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di tingkat SPBU. Menurutnya, pernyataan bahwa stok dalam kondisi aman harus dapat dibuktikan melalui kelancaran distribusi dan kemudahan masyarakat memperoleh BBM.

"Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang," kata Dony. 

Dony yang juga turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali pada tanggal 9 Oktober 2026 lalu juga menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di daerah tersebut akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Ia memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan meminta tindak lanjut yang terukur dari pihak-pihak terkait.

"Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Apabila persoalan ini terus berulang, tentu harus ada evaluasi yang lebih mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab," tegasnya.