JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menilai kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) perlu memastikan kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga lebih kuat mendorong pertumbuhan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Kamrussamad, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama calon Gubernur BI, yakni Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga independensi bank sentral.

"Presiden menjaga dan menghormati independensi Bank Indonesia dengan mengusulkan figur-figur teknokrat yang selama ini berasal dari dalam," kata Kamrussamad, berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema "Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dia mengatakan Aida Budiman dan Solikin merupakan figur yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun dalam karier di BI. Sementara Destri Damayanti disebut telah berada di BI sekitar satu dekade terakhir.

Kamrussamad menilai pengalaman ketiga kandidat tersebut menjadi modal penting karena mereka telah terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan moneter, termasuk menghadapi dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik.

Menurut dia, kebutuhan domestik Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja serta menekan kemiskinan dan pengangguran.

"Pertumbuhan ekonomi berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi," ujarnya.

Dia menjelaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan koordinasi tiga otoritas utama. Kebijakan fiskal berada di bawah pemerintah, kebijakan moneter menjadi kewenangan BI, sedangkan kebijakan makroprudensial dan pengawasan industri jasa keuangan berada dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sinergi ketiga otoritas tersebut dinilai semakin penting karena pemerintah dan DPR tengah membahas target pertumbuhan ekonomi, termasuk sasaran sekitar 6 persen pada 2027.

Kamrussamad mengatakan target tersebut membutuhkan dukungan perputaran dana dalam perekonomian yang sangat besar. Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut berasal dari kombinasi kebijakan fiskal, moneter, industri keuangan, pasar modal, perbankan, peer-to-peer lending, serta dunia usaha.

Karena itu, dia meminta Gubernur BI terpilih nantinya tidak hanya melihat besaran kebijakan likuiditas yang disalurkan kepada sektor keuangan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap sektor riil.

Salah satu instrumen yang disorot adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kamrussamad menilai pemberian insentif kepada perbankan harus diikuti dengan evaluasi mengenai sejauh mana kredit tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif.

"Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana," katanya.

Optimalkan Instrumen GWM

Dia juga meminta BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan dapat lebih banyak bergerak ke sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha.

Menurut dia, pengelolaan likuiditas juga perlu memperhatikan instrumen pasar yang berpotensi menarik dana dari perbankan. Jika dana terlalu banyak terserap pada instrumen tertentu, sektor riil dapat menghadapi kekeringan likuiditas.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate. Kamrussamad menilai penurunan BI-Rate harus diikuti transmisi yang lebih cepat kepada suku bunga kredit perbankan.

Dia membandingkan transmisi ketika BI menaikkan suku bunga yang menurutnya berlangsung relatif cepat dengan kondisi ketika suku bunga diturunkan, tetapi penyesuaian bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat.

"Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi," ujarnya.

Kamrussamad menekankan BI perlu memastikan kebijakan moneter dapat memberikan ruang yang cukup bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus memiliki hubungan langsung dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.

Selain kebijakan moneter dan likuiditas, Kamrussamad menyoroti posisi industri manufaktur sebagai salah satu penentu kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap.

Dia menyebut kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini sekitar 19,8 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan karena negara berkembang yang berhasil melakukan industrialisasi umumnya memiliki kontribusi manufaktur yang lebih besar.

"Indonesia tidak akan bisa take off jadi negara maju kalau kontribusi industri manufakturnya di bawah 20 persen dari PDB," katanya.

Kamrussamad juga menyoroti keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang seharusnya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Menurut dia, Indonesia telah memiliki sekitar 169 kawasan industri dan 25 kawasan ekonomi khusus yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat basis industri nasional.

Karena itu, dia berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan.

"Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan," ujar Kamrussamad.