JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa.

Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.

Menanggapi kondisi tersebut, Mufti mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak.

“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” kata Mufti Anam dalam keterangan persnya kepada Parlementaria DPR RI, Selasa (23/6).

Selain masalah kerugian ekonomi, Mufti juga mengkritik sikap PLN yang terkesan tidak terbuka dan sering mengubah alasan terkait penyebab mati lampu. Alasan yang diberikan berubah-ubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik. Hal ini membuat masyarakat bingung dan merasa tidak mendapatkan informasi yang benar.

“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” kata Legislator Dapil Jawa Timur II tersebut.

Lebih lanjut, pemadaman listrik yang berlarut-larut ini juga mulai mengancam keselamatan dan nyawa warga. Di media sosial, sempat viral keluhan orang tua yang anaknya kesulitan bernapas di rumah sakit karena alat penyedot lendir (suction) tidak bisa menyala akibat mati lampu. Bahkan di dapil Mufti sendiri, terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga akibat masalah kelistrikan saat pemadaman berlangsung.

“Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Di akhir keterangannya, Mufti menyoroti ironi Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia yang justru mengalami krisis listrik. Ia meminta Pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang lebih mementingkan ekspor daripada kebutuhan dalam negeri, serta mengingatkan agar masalah ini jangan dijadikan alasan untuk menaikkan tarif listrik yang akan semakin membebani rakyat.

“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” pungkas Mufti.