JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi PDIP, Dony Maryadi Oekon, meminta pemerintah menjelaskan secara transparan dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui alasan dan formula yang menjadi dasar kebijakan penyesuaian harga tersebut. Karena itu, Komisi XII DPR RI berencana memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan secara langsung.

“Kita akan mengklarifikasi sebenarnya hitungannya seperti apa dan betul-betul kita akan mendukung yang pro rakyat, itu yang paling utama,” kata Dony dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Legislator yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral itu menegaskan, pemanggilan terhadap Kementerian ESDM dan Pertamina dilakukan untuk memastikan keputusan kenaikan harga BBM benar-benar didasarkan pada perhitungan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Politikus PDIP ini menekankan bahwa DPR akan terus mengawasi berbagai kebijakan energi yang diambil pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dony mengakui harga minyak dunia saat ini mengalami kenaikan akibat dinamika geopolitik global. Kondisi tersebut, menurut dia, berpengaruh terhadap biaya pengadaan energi, termasuk BBM nonsubsidi.

“BBM non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti,” ujarnya.

Meski memahami adanya keterkaitan harga BBM nonsubsidi dengan pergerakan harga minyak dunia, Dony menilai pemerintah dan Pertamina tetap perlu menyampaikan penjelasan yang terbuka mengenai formula penetapan harga kepada masyarakat.

Karena itu, Komisi XII DPR RI akan meminta klarifikasi secara langsung dari pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan di balik kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green.

“Mudah-mudahan setelah pertemuan nanti kita mendapat jawaban yang konkret dari pihak terkait yaitu Kementerian ESDM dan juga Pertamina,” kata Dony.

Menurutnya, transparansi dalam kebijakan energi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.