JAKARTA - Melibatkan dan mengandalkan perempuan dalam proses pembangunan merupakan urgensi untuk menyikapi ragam krisis dan ketidakpastian dunia menuju kesejahteraan bersama.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, yang diselenggarakan Pusat Kajian Jaminan Sosial Sekolah Kajian Stratejik dan Global di Jakarta, Kamis (7/3).

"Perempuan yang sehat berpotensi melahirkan perempuan yang berdaya dan mampu membangun keluarga yang sehat. Bila keluarga di Indonesia sehat tentu saja peluang untuk mewujudkan negara yang berdaya semakin besar," kata Lestari.

Dalam Diskusi bertajuk Membangun Kepemimpinan Perempuan di Sektor Kesehatan ini, Lestari menuturkan, mengandalkan perempuan sebagai pemimpin pada dasarnya mampu memberi kebaruan dalam mekanisme kepemimpinan berbagai bidang kehidupan dan peran signifikan lainnya.

Menurut Lestari, kepemimpinan perempuan harus diupayakan melalui gerak bersama yang dimulai dari komitmen memberdayakan, menyudahi diskriminasi, memastikan tiadanya kekerasan dan menguatkan perlindungan khususnya bagi perempuan.

Pelibatan perempuan dalam kepemimpinan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejatinya bukan merupakan hal baru dalam perkembangan peradaban Indonesia.

Sejarah Nusantara mencatat, tambah dia, perempuan berperan penting dalam menjaga keterhubungan antar kesultanan karena keutamaan moral dan intelektual yang dimiliki.

Bahkan di Aceh, jelas Rerie, di masa lalu terdapat 21 sultana yang memimpin kesultanan di Negeri Serambi Mekah itu.

Berbeda dengan catatan sejarah, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam konteks lokal, kepemimpinan perempuan selama ini luput dari pemahaman masyarakat.

Kepemimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, tegas Rerie, mesti berpijak pada prinsip altruistik yakni kepemimpinan yang berpusat pada kesejahteraan dan mengedepankan pelayanan untuk semua.

Diakui Rerie, tantangan perempuan untuk berkarier sebagai profesional sangat besar karena melawan stigma bahwa perempuan memiliki kewajiban domestik yang harus dilakukan.

Pelibatan dan kehadiran perempuan pada setiap tingkatan kepemimpinan, ujar dia, harus dipandang sebagai subyek bukan lagi ditempatkan pada seperangkat atribusi sosial yang melanggengkan ketimpangan.

Lebih dari itu, ujar Rerie, dunia yang terus bergerak maju membutuhkan model kepemimpinan yang berbela-rasa (compassionate leadership).

Model kepemimpinan ini ditandai dengan kemauan hadir bersama masyarakat, terlebih mereka yang terpinggirkan dan kehilangan harapan.

Perempuan, tegas Rerie, dapat diandalkan untuk mengimplementasikan paradigma kepemimpinan yang berbela-rasa itu.