katakini.com

Ketua DPR Harap RUU PPRT Dapat Akhiri Kekerasan-Diskriminasi terhadap PRT

Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang bekerja di sektor domestik

Sambut Pengesahan UU PPRT, Rerie Singgung Nilai-nilai Perjuangan RA Kartini

Menurut Lestari, pengesahan UU PPRT ini merupakan momentum penegasan bahwa negara kini hadir bagi kelompok marginal yang selama puluhan tahun hidup tanpa jaminan. 

Tok! DPR Sahkan RUU PPRT, Ini Rincian 12 Poinnya

Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

DPR Sebut Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas

Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.

Baleg DPR Sepakati Pembentukan BSDI dalam Pembahasan RUU Satu Data Indonesia

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan kehadiran BSDI ditujukan untuk memperkuat tata kelola data nasional secara terpadu dan terstruktur

Baleg DPR Matangkan RUU SDI, Targetkan Data Nasional Terpadu dan Akuntabel

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan SDI berlandaskan sejumlah prinsip utama, yakni keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi, interoperabilitas, rekognisi, serta kepastian hukum dalam tata kelola data nasional.

Soroti Konflik Agraria, Anggota Baleg DPR Nilai RUU Masyarakat Adat Mendesak

Trubus Rahardiansah: Data Akurat Kunci Kebijakan Publik yang Efektif dan Berkelanjutan

Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih kerap bermasalah akibat ketidakakuratan data penerima.

Anggota Baleg DPR Nilau RUU Satu Data Penting untuk Akurasi Kebijakan Negara

 Selama ini persoalan utama dalam pengelolaan data di Indonesia adalah tidak adanya standar dan integrasi yang kuat antarinstansi.

Anggota Komisi III DPR Nilai Perlu Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya.

DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah

Indonesia berpotensi kehilangan sebagian besar kekayaan linguistiknya dalam beberapa dekade ke depan

Respons Gejolak Geopolitik, DPR Anggap Revisi UU P2SK Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik

Baleg DPR Desak Percepatatan Pembahasan RUU Masayarakat Hukum Adat

UU ini pada evaluasi Prolegnas yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota, sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat

Revisi UU Hak Cipta, Once Mekel Sebut Royalti Satu Pintu Mudahkan Semua Pihak

Once menekankan bahwa proses legislasi ini bersifat inklusif dan terbuka terhadap masukan. Menurutnya, masih terdapat ruang penyempurnaan dalam draf saat ini

Pansus DPR Sebut RUU Hukum Perdata Internasional Portal Hukum Antar Negara

Undang-Undang ini bersifat ringkas, hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sedangkan detailnya kemudian diserahkan kepada para pihak dalam forum yang namanya kebebasan berkontrak

Puan Sebut RUU Hak Cipta Jawaban atas Tantangan Era Digital

RUU Hak Cipta ini disusun untuk menjawab tantangan era digital yang terus berkembang agar perlindungan terhadap pencipta dan pelaku kreatif semakin kuat dan relevan

Lestari Moerdijat: RUU PPRT Penting untuk Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, keberadaan UU PPRT akan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja

Partai Politik Masih Bahas RUU Pemilu

Menurut dia, partai politik juga sudah berdiskusi dengan pemerintah, baik secara formal maupun informal

Pansus DPR-Pemerintah Sepakat RUU HPI Perkuat Kepastian Hukum

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ini merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subyek hukum

RUU PPRT Disahkan Menjadi RUU Inisiatif DPR

Sebelumnya sudah 22 tahun RUU PPRT masuk prolegnas prioritas DPR, yaitu sejak 2004 silam, namun tak juga disahkan