katakini.com

Rieke: RUU Perampasan Aset Kuat Merampas, Kuat Melindungi, Pastikan Aset Kembali kepada yang Berhak

Kewenangan setiap institusi dari tracing hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan

Siap Lepas Jabatan, Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026

Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini

Tok, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama pemerintah.

DPR Tegaskan Komitmen Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember 2026

Ketua Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

Pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi. 

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Dibahas Hati-hati, Bukan Diperlambat

Komisi III Kebut Bahas RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Target Selesai Desember

Konsep dan rancangan UU Perampasan Aset adalah hal yang sama sekali baru di Indonesia.

DPR Serap Aspirasi Buruh Percepat Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Dasco mengatakan, proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan saat ini telah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI. Draf awal yang disusun Badan Keahlian DPR terdiri atas 19 bab dan 224 pasal.

Bob Hasan Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuk Pasal Konkret

Perampasan aset harus digagas dalam bentuk apakah dia ini bagian daripada predikat crime, apakah merupakan pidana tambahan, apakah dia pidana asal, apakah pidana tambahan dalam konteks akibat perbuatan asal tadi

Iman Sukri: Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Indonesia Berdiri, Perlu Diatur dalam UU

Solusi Islam dan Hukum Cegah Perceraian Rumah Tangga

Cara Islam dan hukum Indonesia cegah perceraian serta keretakan rumah tangga.

Anggota Baleg DPR: RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Kekhususan Daerah

pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda

Lestari Moerdijat Dorong Revisi UU TPPO, Bangun Sistem Perlindungan Warga Negara Menyeluruh

Praktik TPPO telah berkembang melampaui perdagangan perempuan dan anak ke bentuk-bentuk perbudakan modern. Fenomena ini harus dijawab dengan langkah nyata yang segera

MPR: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan, Negara Harus Hadir Lebih Kuat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

RUU Perampasan Aset Harus Akomodasi Karakteristik Persoalan Hukum di Daerah

Kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi

Ancam Pemberantasan Korupsi, DPR Diminta Cabut Pasal Pengampunan Koruptor di RUU Kejaksaan

Keberadaan pasal pengampunan koruptor dapat menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Shalat Tapi Korupsi, Mengapa Ibadah Gagal Mencegah Kejahatan Kerah Putih?

Fenomena paradoks beragama, formalitas ritual yang mengabaikan integritas moral bangsa.

Kecam Aksi Entourage Run, Rieke: WNA Harus Tunduk pada UU Keimigrasian

Visa Kunjungan tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin, mengelola komunitas, apalagi komersial.

Taufik Basari MPR: Pelaksanaan Reforma Agraria Masih Jauh dari Cita-Cita Pendiri Bangsa