katakini.com

Legislator PDIP Dorong Restitusi Maksimal bagi Korban Eksploitasi Seksual Anak

Pemulihan terhadap anak korban tidak boleh berhenti pada pemberian ganti rugi materiil

Habiburokhman Batah DPR Tolak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah narasi yang beredar di media sosial yang menyebut DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Legalkan Korupsi

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi, DPR Pastikan Ruang Partisipasi Publik Tetap Terbuka

Hetifah Sjaifudian mengatakan, proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan substansi RUU sebelum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI.

Baleg DPR Dorong RUU Penyadapan untuk Beri Kepastian Hukum

Secara yuridis, kehadiran RUU tentang Penyadapan merupakan amanat dari putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 terkait pengujian atas UU tentang ITE

Indonesia Digempur 187 Serangan Siber Setiap Detik, DPR Siapkan RUU KKS

Setiap detik itu terjadi serangan siber sebanyak 187 kali per detik. Jadi kalau dikali 60 detik untuk satu menit, kemudian 60 lagi untuk satu jam, dan seluruhnya sampai setahun, itu bisa terjadi 5,7 miliar per tahun

Daeng Ical: RUU Keamanan Siber Buka Peluang TNI Tangani Ancaman Digital

Ia menjelaskan, konsep pelibatan TNI bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebab, kewenangan serupa telah diatur dalam regulasi lain, seperti UU Pengendalian Ruang Udara yang memberikan ruang bagi TNI melakukan penyidikan

Aher Nilai RUU DK Instrumen Wujudkan Keadilan Pembangunan

RUU ini bukan sekadar membentuk norma baru, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keadilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat kepulauan

DPR Mulai Safari Politik ke Partai Nonparlemen Serap Masukan RUU Pemilu

Dasco memastikan agenda pertemuan dengan partai-partai nonparlemen tetap akan dilaksanakan selama masa reses

Anggota DPR Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat Buntut Maraknya Sengketa Lahan

Kalau pemerintah sudah menyerahkan kepada kita, kita belum tahu juga sudah diserahkan RUU rancangan undang-undang itu, saya pikir itu DPR punya kewajiban untuk segera mengesahkan

DPR Persilakan MUI Segera Serahkan Draf RUU Pidana LGBT

Tentu DPR terbuka terkait dengan masukan dan aspirasi dari MUI yang sedang mempersiapkan RUU terkait dengan LGBT

DPR Minta Draf RUU Keamanan Siber Tidak Disebar demi Cegah Hoaks

Kalau pembahasan sudah sampai pada tahap tertentu dan memang dibutuhkan, baru kita berikan kepada publik

DPR Godok RUU HPI, Sengketa Belanja Online Lintas Negara Akan Diatur

Anggota Pansus RUU HPI DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mengatakan perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang melibatkan yurisdiksi antarnegara

Doa Nabi Yunus, Senjata Batin Saat Menghadapi Ujian Berat

Salah satu doa yang diabadikan dalam Al-Qur`an dan diteladankan oleh para utusan Allah adalah untaian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus AS

Siti Fauziah: MPR Terbuka Terhadap Masukan Perguruan Tinggi Evaluasi UUD 1945

Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral MPR RI, Siti Fauziah, mengatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selalu menarik untuk dibahas

MPR dan Unhas Evaluasi Pasal 33 UUD 1945 Perkuat Demokrasi Ekonomi Berkeadilan

MPR RI dan Universitas Hasanuddin mengevaluasi implementasi Pasal 33 UUD 1945. Forum ini mendorong penguatan peran negara, sektor strategis, dan koperasi demi kesejahteraan rakyat

Rerie Nilai UU PPRT dan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Bentuk Reinterpretasi Nilai Kebangsaan

MPR RI dan FH Atma Jaya Bahas Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945

risalah persidangan dan dokumen-dokumen konstitusional yang dimiliki MPR merupakan aset penting yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pengetahuan dan rujukan akademik

Revisi UU Kehutanan Harus Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa revisi UU Kehutanan harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif.

Legislator Gerindra: Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

Darori menilai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu mendapatkan akses dan manfaat yang lebih adil melalui program perhutanan sosial.