katakini.com

RUU SDI Disahkan, DPR Soroti Risiko Kebocoran Data Pribadi 280 Juta Penduduk

Penyelenggara Satu Data Indonesia pertama-tama harus benar-benar transparan dan bijak dalam mengelola data

Memahami Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang Sedang Ramai Dibicarakan

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Komisi X Jamin Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Udara Palembang Memburuk, Eddy Soeparno Dorong RUU Iklim Lindungi Kelompok Rentan

Ketika asap masuk ke ruang hidup masyarakat, persoalannya berubah menjadi persoalan kesehatan, pendidikan, produktivitas dan keselamatan warga

Komisi III: DIM RUU Perampasan Aset Dibahas Masa Sidang Mendatang

Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah  melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik.

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Atur AI hingga Pembentukan Lembaga SDI

Seluruh fraksi di DPR dan anggota dewan yang hadir di Rapat Paripurna menyatakan setuju sehingga RUU Satu Data Indonesia resmi disahkan menjadi undang-undang

RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Usul DPR, Ditarget Rampung Desember 2026

DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU usul DPR

Paripurna DPR Resmi Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Mulai November, Komisi III Bahas DIM RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI akan segera membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Komisi III Himpun Puluhan Aspirasi Susun RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI telah menghimpun aspirasi dari hampir 60 pihak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Komisi V Targetkan Revisi UU LLAJ Selesai Tahun Depan

Waka MPR Minta Aksi Walkout di PBB Ditindaklanjuti Sanksi Konkret untuk Israel

Walkout itu memang menandakan keberpihakan kebanyakan negara anggota PBB terhadap rakyat Jalur Gaza, Palestina, serta bentuk aksi menolak kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel

Baleg DPR Tegaskan RUU Satu Data Hapus Ego Sektoral

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia harus dilakukan secara holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral.

Baleg DPR Dorong RUU Satu Data Integrasikan Nasional

Baleg DPR RI menilai tata kelola data nasional masih menghadapi persoalan serius, mulai dari perbedaan standar antarinstansi hingga tumpang tindih sistem informasi

Baleg DPR Targetkan RUU Satu Data Indonesia Disahkan 29 September

Target tersebut dikejar setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI untuk dibahas bersama

Habiburokhman Janji Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bakal dikebut

Paripurna DPR Sahkan 15 UU Kabupaten Kota Kalimantan

DPR RI mengesahkan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi undang-undang.

RUU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Disahkan Jadi UU

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang

Iman Sukri Sebut RUU Reforma Agraria Kado Hari Tani dari DPR

Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Komisi X Dorong Dekolonisasi Pendidikan Lewat RUU Sisdiknas

Anggota Komisi X DPR RI mendorong agar proses penyusunan RUU Sisdiknas menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional.