katakini.com

DPR Sebut Pembayaran Putusan Pengadilan Bukan Masalah Konstitusionalitas

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas. 

Imbas Putusan MK, Legislator Soroti Etik Komisioner KPU

Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun menilai komisioner KPU yang terlibat dalam persoalan proses pencalonan pada Pilpres 2024 sebaiknya tidak kembali menduduki jabatan di lembaga penyelenggara pemilu.

Respons Singkat Puan Jelang Putusan MK soal Ijazah Wapres Gibran

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memilih tidak berkomentar jauh terkait gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024

Komdigi Ingatkan Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Pelindungan Sisa Kuota

Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan

Berpotensi Dualisme Keputusan, Nengah Senantara Tolak Kadin Jadi Lembaga Negara

Komisi VI DPR RI sepakat dengan posisi Kadin sebagai partner strategis pemerintah.

MK Tegaskan Syarat Bencana Nasional, BNPB Siapkan Penyesuaian Tata Kerja

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati dan siap menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan status bencana

Menkomdigi Terbitkan SE, Operator Diminta Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet

Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut

Legislator Nilai Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Koreksi Penting bagi Penegakan Hukum

Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum

Komdigi Siap Kaji Putusan MK soal Aturan Kuota Internet

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan pemerintah menghormati putusan tersebut dan akan menjadikannya sebagai dasar untuk mengevaluasi serta menyesuaikan regulasi di sektor telekomunikasi apabila diperlukan.

Legislator PDIP: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan tidak boleh sepihak hanya dari pemerintah. Rakyat harus diikutsertakan dalam pemetaan, bukan sekadar dilakukan penunjukan

Legislator PKS Wanti-wanti Sanksi Caleg Perempuan Jangan jadi Bumerang Demokrasi

Saya memahami logika MK bahwa sebuah aturan akan sulit efektif jika tidak disertai konsekuensi yang tegas. Selama ini ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan

MK Tolak Uji Materi UU ASN terkait Status PPPK, DPR Buka Suara

Dasco Pastikan RUU Pemilu Takkan Dibahas Buru-buru, Khawatir Digugat ke MK

Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru

Anggota Baleg DPR Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara

Ia menilai, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dalam peraturan presiden terkait peran BPKP berpotensi menimbulkan bias kewenangan. Terlebih, hasil audit BPKP kerap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum

Baleg DPR Akan Panggil Sejumlah Pihak Bahas Putusan MK Soal Kerugian Negara

Sebagai tindak lanjut, Baleg DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) terkait pengawasan dan evaluasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan mengundang sejumlah pihak

Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Setelah Putusan MA Amerika Serikat

Donald Trump memperingatkan akan meningkatkan secara drastis tarif impor terhadap negara-negara yang dinilai memanfaatkan putusan Mahkamah Agung AS

Imbas Putusan MK, Komisi II DPR Kejar Target RUU Pilkada Rampung 2026

Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026

7 Kesalahan Wasit Paling Kontroversial di Sepak Bola

Berikut tujuh kesalahan wasit yang hingga kini masih menjadi perbincangan di dunia sepak bola.

Anggota DPR Sebut Reformasi Pengadilan Harus Dimulai dari Amar Putusan

Apapun itu, (baik) hakim di tingkat bawah, tengah, (maupun) atas, yang kita nanti sesungguhnya adalah amar putusannya

Anggota DPR Minta Polri Patuhi Putusan MK soal Jabatan Sipil

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil