katakini.com

Anggota DPR Wanti-wanti Jangan Sampai UU Perampasan Aset Jadi Bumerang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus dilakukan secara cermat dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta asas praduga tak bersalah

Anggota Komisi III DPR Nilai Perlu Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya.

BK DPR Beber Tiga Aset Tindak Pidana yang Bisa Dirampas Negara

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono membeberkan jenis-jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara sebagaimana diatur dalam draf RUU Perampasan Aset

Legislator Golkar Sebut RUU Perampasan Aset Dirancang Pulihkan Keuangan Negara

Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial

Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Kata Habiburokhman

Komisi III DPR RI memastikan siap ditunjuk untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

Anggota DPR Harap KUHP Mampu Selamatkan Negara

Baleg DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas

Persyaratan Prolegnas Prioritas ini, RUU harus melalui dulu proses panjang, yaitu tentang RUU punya naskah akademiknya, kemudian apa urgensi kenapa diubah, kenapa dibicarakan, kenapa didiskusikan

DPR Bakal Rampungkan RUU KUHP dan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Jadi memang dua Rancangan Undang-Undang ini menjadi perhatian dan komitmen kami sebagaimana harapan banyak masyarakat dan itu kita akomodir. Jadi mudah-mudahan dua RUU ini tahun ini bisa kelar

Hinca: RUU Perampasan Aset Harus Pararel dengan RUU KUHP

RUU Perampasan Aset sudah diminta oleh masyarakat, direspons oleh Presiden, bahkan diserahkan ke DPR. DPR tentu meresponsnya dengan cepat. Tetapi RUU Perampasan Aset ini harus berjalan paralel dengan RUU KUHAP

Baleg Sebut Usul RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebut usul inisiatif untuk menggulirkan RUU Perampasan Aset akan segera dibawa ke rapat paripurna

Komisi III DPR Siap Tindaklanjuti RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset bisa dibahas secara paralel.

Pimpinan Baleg Nilai RUU Perampasan Aset Lebih Pas Dibahas Komisi III DPR

Iman Sukri menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembahasan dilakukan di Komisi III DPR. Kata dia, Baleg DPR saat ini sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.

Menkum Setujui Usul RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan persetujuannya terhadap usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

Baleg DPR Buka Peluang Ambil Alih Usul RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan terbuka kemungkinan Baleg DPR RI mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Dasco Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RUU KUHAP Rampung

Pemerintah dan sebagian kalangan DPR menilai RUU ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang

Legislator PKS Sebut RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas Setelah KUHAP Rampung

Ini Alasan DPR Belum Bahas RUU Perampasan Aset

Pembahasan RUU Perampasan Aset masih harus menunggu pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

RUU Perampasan Aset Bisa Bantu Pulihkan Kerugian Negara Akibat Korupsi

KPK nyatakan RUU Perampasan Aset akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi

Dukung Prabowo, KPK: RUU Perampasan Aset Harus Segera Diselesaikan

KPK RUU Perampasan Aset Perlu Segera Diselesaikan