katakini.com

Rieke: RUU Perampasan Aset Kuat Merampas, Kuat Melindungi, Pastikan Aset Kembali kepada yang Berhak

Kewenangan setiap institusi dari tracing hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan

Siap Lepas Jabatan, Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026

Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini

DPR Tegaskan Komitmen Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember 2026

Ketua Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

Pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi. 

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Dibahas Hati-hati, Bukan Diperlambat

Komisi III Kebut Bahas RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Target Selesai Desember

Konsep dan rancangan UU Perampasan Aset adalah hal yang sama sekali baru di Indonesia.

Bob Hasan Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuk Pasal Konkret

Perampasan aset harus digagas dalam bentuk apakah dia ini bagian daripada predikat crime, apakah merupakan pidana tambahan, apakah dia pidana asal, apakah pidana tambahan dalam konteks akibat perbuatan asal tadi

DPR Kaji Ganti Nama RUU Perampasan Aset, Ada Apa?

Dari perspektif tatanan hukum, ia menambahkan, istilah “perampasan aset” lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Harus Akomodasi Karakteristik Persoalan Hukum di Daerah

Kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi

Pimpinan DPR Minta Komisi III Lanjut Bahas RUU Perampasan Aset

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

Saan Bantah DPR Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset: Tahun Ini Kita Selesaikan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset pada 2026

Habiburokhman Batah DPR Tolak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah narasi yang beredar di media sosial yang menyebut DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Legalkan Korupsi

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

DPR Sebut Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas

Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.

Anggota DPR Wanti-wanti Jangan Sampai UU Perampasan Aset Jadi Bumerang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus dilakukan secara cermat dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta asas praduga tak bersalah

Anggota Komisi III DPR Nilai Perlu Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya.

BK DPR Beber Tiga Aset Tindak Pidana yang Bisa Dirampas Negara

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono membeberkan jenis-jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara sebagaimana diatur dalam draf RUU Perampasan Aset

Legislator Golkar Sebut RUU Perampasan Aset Dirancang Pulihkan Keuangan Negara

Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial

Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Kata Habiburokhman

Komisi III DPR RI memastikan siap ditunjuk untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset