Panja Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan memutuskan bahwa pembahasan RUU tersebut dilanjutkan pada Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I atau Rapat Kerja di Komisi III.
Pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan akan bertambah menjadi 40.
RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau.
Prinsip dasar restorative justice adalah pemulihan korban dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba.
Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online.
Data Drone Emprit, bahwa pengguna judi online di Indonesia berjumlah 201.122.
Politisi dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu meminta kepolisian tidak represif.
Oknum-oknum bergaya preman ini sudah sangat meresahkan masyarakat
Sumber dari masalah pertanahan ini ialah tumpang tindih tanah, termasuk di dalam Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) itu sendiri.
Banyak masyarakat yang masih belum berani untuk mengurus sertifikat karena banyak hal, salah satunya adalah mereka harus membayar PBB.
Komisi II DPR RI juga meminta kepada OIKN agar menegaskan kembali fungsi ibukota negara sebagai pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi bisnis.
Konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua
Pemerintah dan DPR bakal membahas RUU DKJ pada dalam waktu dekat.
Jika pun ambang batas tidak ada, tidak besar pengaruhnya. Justru kalau ada ambang batas, misalnya 4 atau 5 persen, partai yang hanya mendapat suara 3,8 persen, maka suaranya itu menjadi sia-sia.
Menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.