Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengentaskan daerah tertinggal.
Indonesia berpotensi kehilangan sebagian besar kekayaan linguistiknya dalam beberapa dekade ke depan
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa momentum Lebaran menjadi penggerak utama perputaran ekonomi daerah
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tidak sekadar melihat mudik Lebaran sebagai tradisi tahunan
Yogyakarta menyandang gelar Kota Pelajar bukan karena kebetulan, melainkan melalui perjalanan sejarah panjang.
Berikut adalah daftar destinasi wisata paling terkenal di Yogyakarta yang wajib masuk dalam rencana perjalanan Anda.
Mendes PDT, Yandri Susanto, berencana menemui Presiden Prabowo Subianto guna mengusulkan pembentukan klaster khusus bagi 30 daerah tertinggal di Indonesia.
Menurut Mekeng, gagasan obligasi daerah sebenarnya telah ia dorong sejak tahun 2000 saat masih menjadi anggota MPR RI utusan daerah. Namun, ia menilai saat itu momentumnya belum tepat.
Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) rencananya akan menjadi lokasi sarasehan nasional dalam waktu dekat ini.
Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Mereka tinggal di pinggir hutan, di perbatasan, dengan asupan gizi yang kurang
Ganjar Pranowo menegaskan partainya medukung pemilihan kepala daerah secara langsung
DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ferdiansyah, mengatakan bahwa obligasi daerah berpotensi menjadi solusi pembiayaan pembangunan selain mengandalkan APBD
Perayaan Natal di Indonesia tidak hanya diwarnai ibadah keagamaan, tetapi juga beragam tradisi lokal yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara.
Badan Pengkajian Kelompok III MPR RI menggelar FGD sebagai upaya memperdalam kajian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong percepatan kemandirian daerah, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah
Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi menyampaikan pentingnya penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra
Karakteristik daerah kepulauan sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi pemerintah harus memberikan perlakuan khusus kepada daerah kepulauan.
Fraksi Golkar MPR mendorong lahirnya kebijakan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan alternatif investasi publik
