katakini.com

Hadapi El Nino, Legislator Wanti-wanti Pemerintah Jangan Asal Tumpuk Stok Beras

Ia mengingatkan, kebijakan penumpukan stok sebagai antisipasi fenomena El Nino perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, jika distribusi tidak berjalan optimal, potensi kerusakan komoditas akan semakin besar.

Lestari Moerdijat: Ancaman Dampak Krisis Energi Harus Diantisipasi dengan Kebijakan Tepat

Lestari menekankan bahwa kebijakan yang realistis berdasarkan mitigasi yang tepat diperlukan untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat, terkait potensi dampak krisis energi yang terjadi

Efisiensi Anggaran, MPR Berlakukan WFH hingga Batasi Penggunaan Listrik

Sesuai arahan Ketua MPR, menurut Bu Titi, panggilan Siti Fauziah, Sekretariat Jenderal MPR juga akan memberlakukan sistem empat hari kerja

Waka Komis VIII DPR Apresiasi Pembatalan Rencana Sekolah Daring

Kami mengapresiasi keputusan ini. Kualitas pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi energi dan mutu pembelajaran adalah keniscayaan

Pemerintah Kaji Kebijakan WFH Usai Lebaran, Pastikan Tak Terkait Pasokan BBM

Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) usai Hari Raya Idulfitri 2026

Airlangga Pastikan WFH Bakal Mulai Diterapkan Setelah Lebaran

WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Gegabah Terapkan Kebijakan WFH

Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,

Rerie Dorong Kebijakan Tepat-Dedikasi Guru Kuat untuk Pemerataan Pendidikan

Kombinasi antara kebijakan yang tepat dan dedikasi guru yang kuat sangat penting dalam membangun kemudahan akses pendidikan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di tanah air

Anggota DPR Sentil Pemerintah Impor Garam: Petani Dibiarkan Berjuang Sendiri

DPR Minta KKP Beri Hadiah Lebaran untuk Nelayan, Singgung Kebijakoan VMS

Output dari kebijakan VMS ini adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ayok kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu, untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita

Upaya Pemerintah Optimalkan Tata Kelola Migas-Minerba Berpihak ke Rakyat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tata kelola sektor ESDM dioptimalkan untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat

Legislator Golkar Sebut Hilirisasi Kunci Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan masyarakat

Rerie Sebut Kebijakan Belajar Fleksibel Harus Diterapkan di Daerah Bencana

Bila sekolah memaksakan UAS di daerah terdampak bencana alam dan guru serta siswanya sedang dalam situasi darurat, hal itu memperlihatkan ada cacat empati secara institusional kepada masyarakat

Anggota DPR Nilai Pemerintah Perlu Benahi Kebijakan Mitigasi Bencana

Indonesia ini hidup di atas potensi kebencanaan yang luar biasa. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal

Anggota DPR: Kebijakan Bulog Beli Beras Tanpa Kualitas Harus Dievaluasi

Anggota Komisi IV DPR RI menilai kebijakan pembelian beras tanpa memandang kualitas (at any quality) oleh Perum Bulog harus segera dievaluasi

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Visa Wisman agar Pariwisata RI Bersaing

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah evaluasi menyeluruh kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara

Firman Soebagyo: Kebijakan Rayonisasi Harga Beras Tidak Adil

Ekonom Indef Tegaskan Atasi Stagnasi Ekonomi Tidak Cukup Hanya Fiskal

Seharusnya Menteri Keuangan perlu juga memikirkan dampak penempatan dana tersebut secara lebih komprehensif pada pasar keuangan dan sektor riil.

Menkeu Purbaya Janji Tak Bikin Kebijakan Fiskal yang Aneh-aneh

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dirinya berjanji tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang berisiko menimbulkan gejolak di pasar.

Puan: Arah Kebijakan Nasional Diharapkan Makin Berpihak ke Rakyat

DPR RI akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat