Undang-Undang Cipta Kerja bahwa reforma agraria juga menyimpan masalah seperti masalah bank tanah.
Revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Mekanisme perubahan yang dilakukan terhadap UU Cipta Kerja perlu diantisipasi.
Dalam sejarahnya tidak pernah ada UU se-kontroversial dan mendapat penolakan secara luas selain UU Ciptaker
Menurut MK, UU tentang Omnibus Law itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat
Sembilan RPP dan satu rancangan perpres telah selesai pembahasan dan sedang proses harmonisasi dan pembulatan substansinya.
Pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan.
Pada 2019 hanya 27% pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Partisipasi masyarakat akademis diyakini akan mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk memperbaiki ekosistem investasi dan ketenagakerjaa
Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan akan dapat mempercepat arus investasi yang sifatnya padat karya
Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi.
Bahlil Lahadalia meyakini diskusi secara intelektual justru harus terus dilakukan
Kesediaannya karena UU Cipta Kerja merupakan tanggung jawab Negara kepada generasi muda
Salah satu laman yang bisa mengakses naskah UU Ciptaker adalah https://jdih.setneg.go.id/Terbaru
Aturan itu ada dalam Bab V UU Cipta Kerja pasal 87 sampai pasal 104.
UU Ciptaker juga memudahkan pemerintah melakukan konsolidasi perencanaan program.
AJI mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis memroses hukum personelnya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis.
Idealnya pasal tersebut sudah harus dihapus oleh DPR sebelum naskah diberikan kepada pemerintah.