katakini.com

Lestari: Hari Konstitusi Pengingat Anak Bangsa agar Tidak Kehilangan Arah

Lestari berpendapat, jangan sampai nilai-nilai kebangsaan yang diamanahkan konstitusi kita tidak mampu diamalkan dan diwariskan kepada setiap anak bangsa

Ketua MPR: UUD 1945 Harus Bisa Atasi Kebuntuan Ketatanegaraan

Konstitusi yang transformatif tidak hanya mampu menjawab celah-celah dalam konstitusi, namun juga mampu menyediakan jalan keluar terhadap potensi-potensi persoalan ketatanegaraan

Bamsoet Ingatkan Kembali UUD 1945 Bukan Kitab Suci

Ketua MPR: Kalau Undangan MKD Tidak Mendadak, Saya Pasti Hadir

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, dirinya tidak bisa menghadiri pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang dijadwalkan hari ini karena padatnya agenda kegiatan selaku pimpinan MPR RI yang sudah terjadwal sebelumnya

Dilaporkan ke MKD, Bamsoet Harap Pelapor Sadari Kekeliruannya

Dilaporkan ke MKD, Bamsoet Harap Pelapor Sadari Kekeliruannya

Bamsoet Sebut Muhamadiyah Sepakat MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Bamsoet Sebut Muhamadiyah Sepakat MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pintu Darurat Konstitusi

Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pintu Darurat Konstitusi

Ketua MPR Tegaskan Pentingnya Pintu Darurat Dalam Konstitusi Indonesia

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, pentingnya Indonesia memiliki pintu darurat dalam UUD 1945 dan protokol kedaruratan manakala terjadi kekosongan kekuasaan akibat pemilu tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Bamsoet: Konstitusi Harus Mampu Menjawab Tantangan dan Dinamika Zaman

Bamsoet: Konstitusi tidak boleh anti terhadap perubahan

18 Agustus Hari Konstitusi Indonesia, PPKI Tetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI

18 Agustus Hari Konstitusi Indonesia, PPKI Tetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI

Ini Alasan FA-PETISI Dukung UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli

PT Nol persen bakal bisa menutup peluang masuknya Oligarki pemilik modal besar untuk membiayai Capres dan Partai Politik

Di Rapimnas ke-4 KAHMI, LaNyalla Ajak Koreksi Pasal 33 UUD 1945

Sejak amandemen konstitusi saat itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah diserahkan kepada pasar.

Ketua MK: Wacana Amandemen UUD Miliki Situasi Kebatinan Berbeda Ketika Reformasi 1997-1988

Dia menuturkan, perubahan konstitusi sekecil apa pun akan memiliki dampak yang sangat besar dan luas serta berdampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bamsoet: Jangan Lupa Tujuan Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia Sesuai Dengan Pembukaan UUD 1945

"Rumusan pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar jelas menegaskan, kemerdekaan merupakan gerbang awal untuk meneguhkan persatuan, menegakkan kedaulatan sepenuh penuhnya, memastikan tegaknya keadilan bagi siapa pun, dan mewujudkan kemakmuran untuk semua," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua MPR: Pertimbangankan dan Kaji Yang Matang Bila Akan Memperbaiki Konstitusi

Konstitusi nasional ditetapkan sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan suatu negara pada umumnya.

LaNyalla Kembali Persoalkan Presidential Threshold

DPD RI memperjuangkan amandemen ke-5 agar dilakukan koreksi dengan memberi frasa yang lebih kuat tentang tidak adanya ambang batas pencalonan.

Ketua DPD Ajak Universitas Darussalam Gontor Suarakan Amandemen Konstitusi

Gagasan amandemen dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres.

Bamsoet: Hari Konstitusi Momentum Evaluasi Pelaksanaan Tata Negara

UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.