Wacana menaikkan ambang batas parlemen adalah logika yang keliru dan bertentangan dengan putusan MK.
Politikus NasDem ini menilai, terlalu banyak partai politik akan membuat kondisi yang tidak sehat.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menyambut baik wacana penghapusan ‘parliamentary threshold’ 4 persen
Setelah Presidential Threshold, MK Berpeluang Hapus Parliamentary Threshold
Eddy Soeparno Sambut Positif Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Walau Telat, HNW Apresiasi Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Presidential Threshold Dihapus, Buruh Pabrik Berpeluang Jadi Calon Presiden
Hapus Presidential Threshold, MK Berikan Pedoman Rekayasa Konstitusional
Penghapusan Presidential Threshold Dinilai Sebagai Putusan Populis
MK menyatakan norma Pasal 222 dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Ingin Lolos Parlementary Threshold, PPP Minta Dukungan PKB
Jika pun ambang batas tidak ada, tidak besar pengaruhnya. Justru kalau ada ambang batas, misalnya 4 atau 5 persen, partai yang hanya mendapat suara 3,8 persen, maka suaranya itu menjadi sia-sia.
HNW: Demi Keadilan, MK Seharusnya Juga Koreksi Presidential Threshold
HNW: PT 20% Tidak Rasional dan Tidak Berbasiskan Kajian Akademik
Gugatan Presidential Threshold 20 Persen PKS Ditolak
Perludem: Presidential Threshold Tak Sejalan Dengan Sistem Presidensial
PT Nol persen bakal bisa menutup peluang masuknya Oligarki pemilik modal besar untuk membiayai Capres dan Partai Politik
Saya sudah berkeliling diberbagai kampus, hasilnya tidak ada satupun yang setuju dengan Presidential Threshold yang dipraktekkan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia," kata Ahmad Kanedi.
DPD RI secara kelembagaan maupun perorangan pun akan segera mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terutama yang berkaitan dengan persentase ambang batas PT 20 persen menjadi 0 persen.
